12
Agu
10

Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH. 

ANTI PENCUCIAN UANG: TEORI DAN PRAKTEK 

Cetakan Pertama, 16 Agustus 2010 

Penerbit

BOOKS TERRACE & LIBRARY

Kompleks Metro Trade Center Blok B No. 21

Jl. Soekarno-Hatta, Bandung 40268

Telp/Fax : 62-22-7537555 

Editor & Tataletak: Edi Nasution

x + 705 hlm, bibliografi, indeks, 21 x 30 cm 

ISBN   978-979-19401-5-3 

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

~~~o0o~~~

 

KATA PENGANTAR

Pertama sekali diucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala karunia-Nya, sehingga pada akhirnya buku ini dapat diterbitkan. Buku ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai seluk-beluk tindak pidana pencucian uang (money laundering), sekaligus sosialisasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan money laundering kepada masyarakat, khususnya aparatur penegak hukum, akademisi, pelaku ekonomi, advokat, penyedia jasa keuangan dan reporting parties lainnya.

Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tindak pidana pencucian uang tersebut terasa lebih penting lagi, mengingat di abad 20 ini mekanisme lalu lintas uang antarnegara semakin mudah dan cepat karena semakin terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan. Hal ini dapat dimungkinkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana pendukung utamanya telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang begitu pesat, khususnya di bidang komunikasi. Akan tetapi sistem keuangan global ini juga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat pada umumnya, yaitu semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional dengan memanfaatkan sistem keuangan global untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana haram, yang dihasilkan dari berbagai bentuk tindak kejahatan sebagai kejahatan asal (predicate crimes) dari praktek pencucian uang.

Dalam pandangan umum, pencucian uang seringkali hanya dihubungkan dengan bank, lembaga pemberi kedit atau pedagang valuta asing. Namun perlu diketahui bahwa selain produk tradisional perbankan seperti tabungan/deposito, transfer serta kredit/pembiayaan, pada kenyataannya produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya dan lembaga non keuangan juga menarik bagi para pelaku kejahatan untuk menggunakannya sebagai sarana pencucian uang. Lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan lain yang sering digunakan oleh pencuci uang, dengan melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh yang bersangkutan, antara lain Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, Broker Asuransi, Money Broker, Money Changer, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Akuntan, Pengacara, Notaris, Surveyor, Agen real estate, Kasino dan permainan judi lainnya, Pedagang logam mulia, Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual barang-barang mewah dan berharga.

Sehubungan dengan itu, banyak negara di dunia sependapat bahwa money laundering sangat potensial untuk mempengaruhi atau mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena money laundering membahayakan efektifitas operasi sistem perekonomian dan bisa pula menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu. Praktik money laundering juga bisa membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional karena money laundering dapat menyebabkan nilai-tukar dan suku-bunga mengalami fluktuasi yang relatif tajam. Selain itu, uang hasil money laundering dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara lain dengan perekonomian yang kurang baik, sehingga pasar finansial dapat hancur secara perlahan-lahan dan kepercayaan publik kepada sistem finansial semakin berkurang. Keadaan seperti ini dapat mendorong kenaikan tingkat risiko dan ketidakstabilan sistem perekonomian dan pada akhirnya angka pertumbuhan ekonomi dunia semakin menurun.

Akibat-akibat tersebut di ataslah yang membuat praktik money laundering menjadi pusat perhatian negara-negara di dunia, terlebih-lebih lagi dana yang digunakan dalam praktik money laundering adalah dana yang dihasilkan dari kejahatan-kejahatan serius seperti korupsi, terorisme, perdagangan narkotik, dan kejahatan hutan, sehingga telah menjadi kesepakatan bersama untuk saling mendukung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan money laundering dengan menjalin kerjasama intermasional. Adanya kerjasama internasional ini dengan sendirinya memberikan nilai tambah karena penyelidikan aliran dana tidak terbatas hanya kepada lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi di wilayah Indonesia saja, tetapi bisa meluas sampai ke lembaga penyedia jasa keuangan di manca negara. 

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah, pemerintah Indonesia membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) yang tugas pokoknya adalah membantu aparatur penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi Penyedia Jasa Keuangan (“PJK”) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.

Berkenaan dengan itu, rejim anti-money laundering di Indonesia telah memiliki pranata hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), dan peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan money laundering ini pada kenyataannya belum dapat tersosialisasikan dengan baik, sehingga masih perlu penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian penerbitan buku ini diharapkan bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pensosialisasian pranata-pranata hukum dimaksud, sekaligus menjadi sumbangsih bagi aparatur penegak hukum seperti Hakim, Jaksa dan Polisi.

Sebagai penutup dari kata pengantar singkat ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M yang banyak memberi masukan untuk lebih memperkaya isi buku ini, dan juga kepada Ario Wandatama, S.H. & Detania Sukarja, S.H. yang telah meluangkan waktunya untuk mengumpulkan data-data pendukung yang relevan dengan isi buku ini. Terima kasih pula kepada Khaerul H. Tanjung, SH dan Juliandi P. Silalahi, SH yang ikut membantu terbitnya buku ini. Di samping itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Edi Nasution yang telah mengedit dan memformat buku ini sehingga lebih mudah dibaca, dan terakhir ucapakan terima kasih ditujukan kepada penerbit BooksTerrace & Library di Bandung yang telah berkenan menerbitkan buku ini.

Medan, Agustus 2010

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., MH.

Guru Besar Universitas Sumatera Utara

~~~o0o~~~ 

 

 

PENGANTAR EDITOR 

Walaupun negara Republik Indonesia telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) dan kemudian menerbitkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), akan tetapi Indonesia masih dikategorikan oleh The Financial Action Task Force (FATF) sebagai negara yang non- cooperative dalam mencegah dan memberantas money laundering. Hal ini diketahui melalui Press Release dari FATF tanggal 14 Februari 2003 yang terbit di Paris.

Salah satu upaya pemerintah agar Indonesia keluar dari daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs) adalah dengan mengamandemen Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan menerbitkan peraturan-peraturan pendukung lainnya sehubungan dengan Know Your Customer Principles untuk Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank. Hal ini direalisasikan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang mengamandemen Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-02/PM/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut maka diharapkan agar intensitas kejahatan pencucian uang di Indonesia dapat diminimalisir sehingga stabilitas perekonomian nasional  dan keamanan negara tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Akhirnya pada tanggal 11 Februari 2005, Indonesia dikeluarkan dari NCCT List. Namun dalam penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) ini selama beberapa tahun kemudian, dirasakan masih banyak kelemahannya (loopholes) sehingga pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang kurang efektif. Karena itu pemerintah kembali mengajukan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berkali-kali, namun sampai saat ini belum juga disahkan menjadi undang-undang.

Praktik pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan perekonomian nasional, bahkan bisa mempengaruhi perekonomian dunia. Oleh sebab itu, upaya-upaya untuk menginformasikan seluk-beluk kejahatan pencucian uang dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang kepada seluruh lapisan masyarakat sangat penting, termasuk melalui buku. Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi kalangan yang berminat mendalami persoalan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, terlebih-lebih mengingat buku-buku yang membahas berbagai aspek money laundering masih sedikit yang ditulis dalam Bahasa Indonesia. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2010

Edi Nasution

 

~~~o0o~~~

DAFTAR ISI 

Kata Pengantar__v; Pengantar Editor__vii; Bab I Pendahuluan__1; Bab II Praktik Pencucian Uang dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat__ 13; A. Pengertian Money Laundering dan Predicate Crime__13; B. Tipologi Pencucian Uang__18; C. Penyebab dan Dampak Negatif Pencucian Uang__28; Bab III Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Pencucian Uang__28; A. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang__45; B. PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU)__ 56; C. Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia__68; D. Kerjasama Internasional__74; Bab IV Penerapan Prinsip-prinsip Know Your Customer__91; A. Tujuan dan Orientasi Penerapan Know Your Customer Terhadap Penyedia Jasa Keuangan__91; B. Bank__99; C. Lembaga Keuangan Non Bank__119; D. Lembaga Keuangan Pasar Modal__132; Bab V Rejim Asset Forfeiture__137; A. Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative__137; B. Perlunya Civil Forfeiture__146; Bab VI Studi Kasus__167; A. Kasus-kasus Luar Negeri__167; B. Kasus-kasus Dalam Negeri__174; Bab VII Penutup__189; Kepustakaan__193; Indeks__198.

LAMPIRAN

(1)  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang__205; (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang__227; (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang__243; (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan__251; (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan__255; (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan__263; (7)Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang__268; (8) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Principles)__271; (9) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/23/PBI/2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Principles)__290; (10) Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum di Indonesia__294; (11) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Principles)__310; (12) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/23/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Principles) Bagi Bank Perkreditan Rakyat__316; (13) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/1/PBI/2004 Tentang Pedagang Valuta Asing__328; (14) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum__342; (15)Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-02/PM/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah__377; (16) Keptusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 45/KMK.06/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank__385; (17) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 624/PMK.04/2004 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean__393; (18) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep-2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank__401; (19) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor – 01/BC/2005 Tentang Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai__411; (20) Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analsis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan__423; (21) Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analsis Transaksi Keuangan Nomor: 2/4/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Identifikasi Treansaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan__439; (20) Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analsis Transaksi Keuangan Nomor: 2/5/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang__451; (21) Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analsis Transaksi Keuangan   Nomor: 2/6/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan__461; (22) Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analsis Transaksi Keuangan Nomor: 2/7/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang__499; (23) Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analsis Transaksi Keuangan Nomor: 3/1/KEP.PPATK/2004 Tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan__511; (24) Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analsis Transaksi Keuangan Nomor: 13/1.02/ PPATK/02/08 Tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan__537; (25) Forty Recommendations & Special Recommendations Financial Action Task Force (FATF)__547; (26) Undang-undang Repuplik Indonesis Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing’s, 1887 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pemboman oleh Teroris, 1997)__569; (27) Undang-undang Repuplik Indonesis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of  the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)__587; (28) Undang-undang Repuplik Indonesis Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)__609; (29)Undang-undang Repuplik Indonesis Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)__657; (30)Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Agants Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)__677.

~~o0o~~


11 Responses to “Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek”


  1. 1 via
    Oktober 5, 2010 pukul 12:10 am

    saya tertarik dengan buku ini, dan butuh untuk bahan skripsi. kira2 buku ini bisa saya dapatkan dimana ya?
    makasih

  2. Mei 25, 2011 pukul 6:45 am

    Resensi buku yang snagat menarik…wah sayang sekali buku ini cuma diproduksi secara terbatas…..tapi sekali lagi terima kasih, saya terbantu dalam pengerjaan tugas transnational crime saya….^_^

  3. Mei 25, 2011 pukul 7:29 am

    terima kasih atas kunjungan Fatma, memang buku ini dicetak terbatas mengingat akan disahkannya UU TPPU yang baru (UU No. 8 Thn 2010), dan selanjut buku ini akan direvisi agar relevan dan sinkron dengan UU TPPU yang baru tersebut.

  4. 6 asef adianto
    Maret 5, 2012 pukul 5:16 pm

    ass.. bang saya mahasiswa hukum universitas bengkulu.. sekarang lagi penulisan skripsi..
    mau nanya dimna dapatkan bukun ANTI PENCUCIAN UANG: TEORI DAN PRAKTEK karangan bismar nasution.. trima kasih..

    • Maret 6, 2012 pukul 9:33 am

      sama seperti keterangan sebelumnya, bahwa buku ini pertamanya masih dicetak terbatas mengingat wwaktu itu akan dikeluarkan UU TPPU yang baru (UU No. 8 Thn 2010), namun sepanjang pengetahuan saya buku itu belum juga dirilis kembali. Terima kasih atas kunjunganya, Wassalam.

  5. 8 asef adianto
    Maret 16, 2012 pukul 2:48 pm

    buku-buku yang sejenis lainnya apa bang… sumpah.. butuh sangat bang…..

  6. 10 Asef Adianto
    Mei 13, 2012 pukul 6:06 pm

    1. Yunus Husein, “Bunga Rampai Anti Pencucian Uang (2007) dan “Negeri Sang Pencuci Uang” (2008), juga Prof. Sutan Remy Sjahdeini: “Seluk-Beluk Praktik Pencucian Uang” (2008?), NHT Siahaan: “Money Laundering & Kejahatan Perbankan” (2008), Ferry Aries Suranta: “Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering” (2010),

    dimana saya dapatkan buku-buku ini bang,, abang punya ???
    saya tinggal di bengkulu kuliah di universitas bengkulu (UNIB) sangat sulit untuk mendapatkan buku-buku itu bang,, mau pesan jg tidak ada,, Online juga tidak ada.. kalau abang tidak keberatan dan punya buku itu,, saya beli sama abang aja.. help me sangat membutuhkan bang..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Agustus 2010
S S R K J S M
« Apr   Okt »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Blog Stats

  • 51,514 hits

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.963 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: