18
Sep
08

5th aml regime indonesia

Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun

Bibliografi, Indeks, Lampiran, 180 hlm, 15 x 23 cm

 

Pengarang:

Priyanto Suwarno

Bambang Permantoro

Nadimah

Fithriadi

Ivan Yustiavandana

Syahrir Ramadhan

Kairo Silalahi

Garda T Paripurna

Agus Triyono

Edi Nasution

 

Penerbit:

Pusat Pelaporan dan Aanalisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih

Jalan Kebon Sirih No. 82-84 Jakarta 10010

Website: www.ppatk.go.id

Email: contact-us@ppatk.go.id

 

ISBN 978-979-16073-0-8

 

Secara spesifik Tim Penyusun buku ini, di bawah koordinasi dan arahan Wakil Kepala PPATK Bidang Administrasi Drs. Priyanto Suwarno, berusaha untuk mengulas dan mendeskripsikan tentang kebijakan dan langkah-langkah apa yang telah dilakukan rezim anti pencucian uang Indonesia selama lima tahun terakhir, dan ”what next” untuk pencapaian efektifitas dan efisiensi rezim anti pencucian uang Indonesia yang semakin baik ke depan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Salah satunya adalah perlunya segera menyempurnakan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU).

Dalam penerapan UU TPPU selama 5 tahun ini dirasakan masih kurang efektif dan belum optimal karena adanya beberapa kelemahan (loopholes) yang cukup mendasar antara lain: (i) kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretatif, adanya duplikasi penyebutan unsur-unsur dan banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan, sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian; (ii) kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya; (iii) masih terbatasnya pihak pelapor (reporting parties) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK; (iv) perlunya pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (know your customer principle) oleh seluruh pihak pelapor; (v) terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan pentrasiran serta penyitaan aset hasil kejahatan; (vi) terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan TPPU; dan (vii) keterbatasan kewenangan PPATK.

Mengingat pentingnya UU TPPU sebagai landasan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta guna menghindari adanya penilaian negatif komunitas internasional yang tentunya akan berdampak buruk terhadap stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perekonomian, maka tidak bisa tidak Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU) perlu segera disempurnakan seiring dengan perubahan standar internasional sebagaimana telah dikeluarkannya revised 40+9 FATF recommendations” sebagai best practice yang berlaku dan diterapkan secara internasional.

Selain hal-hal yang dikemukakan di atas, bab kedua buku ini memuat sejarah pencucian uang meskipun secara ringkas. Di daratan Eropa, Henry Every dikenal sebagai pimpinan bajak laut sekitar abd ke-16. Dari kegiatan pembajakan itu ia dan komplotannya berhasil mengumpulkan uang yang cukupbanyak. Oleh sebab itu penegak hukum berupaya keras untuk dapat menangkap Henry dan kelompoknya. Karena itu, Henry diduga telah menawarkan pembayaran hutang nasional Inggris, namun imbalannya adalah penghapusan hukuman terhadapnya. Ironisnya, Kapten William Kidd yang semula sebagai pemburu bajak laut kemudian melibatkan diri untuk mendapatkan harta kekayaan secara cepat. Berbeda dengan Henry Every,  Willam Kidd memiliki kemampuan untuk mencuci uang yang berasal dari hasil-hasil kejahatannya. Rute pencucian uang dilakukan melalui kota Charleston, Carolina Selatan menuju New York dan Boston, dengan melibatkan para pedagang dan pejabat pemerintah setempat. bahkan, beberapa kota di wilayah itu sangat tergantung dari dana-dana hasil penyeludupan dan pembajakan laut. Hingga abad ke-19, terungkapnya kejahatan yang dilakukan oleh Alphonso Capone, atau lebih populer disebut Al Capone, merupakan peringatan yang sangat penting bagi pelaku kejahatan terorganisir (organized crime) di dunia ini, dimana ketika itu Al  Capone memiliki suatu organisasi kejahatan yang menghasilkan keuntungan sekitar 100 juta dollar per tahun. Tuntutan terhadap Al Capone adalah penggelapan pajak dengan hukuman badan selama 11 tahun di penjara Alcatraz pada tahun 1932. Pengungkapan kasus Al Capone ini merupakan suatu prestasi yang sangat penting dalam sejarah penegakan hukum. Untuk pertama kalinya pelaku kejahatan dapat dihukum penjara tidak hanya karena berpartisipasi dalam melakukan pembunuhan, pemerasan atau penjualan narkotik dan obat terlarang, namun hanya karena mereka mendapatkan uang banyak tetapi tidak melaporkannya kepada pemerintah. Dalam melakukan aksinya Al Capone dibantu oleh pembunuh bayaran bernama Meyer Lansky yang sekaligus berperan sebagai konsultan keuangannya. (EN)


0 Responses to “5th aml regime indonesia”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


September 2008
S S R K J S M
    Okt »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Blog Stats

  • 75,846 hits

%d blogger menyukai ini: