23
Sep
08

hak mogok buruh

HAK MOGOK DI INDONESIA

Pengarang: Aloysius Uwiyono

Penerbit: Pascasarjana FH UI, 2001

xii + 318 hlm., bibliografi + indeks, 23 cm

ISBN 979-3115-02-5

 

Pergerakan buruh di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga tahun 2001 diwarnai oleh gelombang pemogokan yang boleh dikatakan hampir tidak pernah reda. Perselisihan perburuhan yang diikuti suatu pemogokan merupakan fenomena yang tidak mudah untuk dihindarakan oleh para pihak yang terikat dalam suatu hubungan kerja. Berdasarkan Laporan Tahunan tentang Perkembangan Kasus Pemogokan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Binawas Departemen Tenaga Kerja diketahui bahwa dari tahun 1995 hingga 2000 pemogokan yang terjadi di Indonesia berjumlah 1,326 kali dengan melibatkan 715.352 buruh. Dengan demikian pembahasan masalah pemogokan buruh di Indonesia menjadi penting dan relevan karena pemogokan itu sendiri tidak pernah akan berhenti dan hak mogok tersebut harus dilindungi mengingat mogok merupakan satu-satunya senjata yang ampuh bagi buruh untuk dapat memperjuangkan aspirasi dan hak-haknya.

 

Faktor-faktor penyebab terjadinya pemogokan antara lain: (i) tingkat upah buruh yang rata-rata masih rendah serta syarat-syarat kerja yang dirasakan oleh kaum buruh kurang memadai; (ii) tuntutan buruh terhadap pengusaha agar melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum perburuhan; (iii) yang dilatarbelakangi oleh alasan-alasan politik; (iv) disebabkan oleh adanya tuntutan hak-hak dasar (fundamental rights), atau bertujuan untuk menderikan serikat buruh di perusahaan tempat mereka bekerja; dan (v) mogok dirasakan oleh buruh sebagai sejsata ampuh dalam memperjuangkan tuntutannya. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan aksi pemogokan buruh antara lain: (i) kerugian materiil bagi perusahaan karena berkurangnya jam kerja buruh; (ii) berkurangnya jam kerja secara mikro menurunkan hasil produksi dan secara makro merupakan salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional; (iii) frekuensi pemogokan yang tinggi dan berskala besar serta dalam waktu yang lama bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan politik; (iv) ketidakstabilan ekonomi dan politik yang terjadi pada gilirannya menganggu iklim investasi; dan (v) mengganggu kegiatan ekspor-impor.

 

Di Indonesia pemogokan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 161 bis dan pasal 335 ayat (3) KUH Pidana. Kendati kedua ketentuan ini telah dicabut namun dengan disahkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1957, tetap saja buruh-buruh yang melakukan mogok diancam sanksi pidana. Demikian juga pemogokan yang terjadi di “perusahaan vital” diancam sanksi pidana melalui Undang-undang PRP No. 7 Tahun 1963. Di samping itu, Undang-undang No. 25 Tahun 1997 yang ditunda pelaksanaannya hingga per 1 Oktober 2002, para buruh yang melakukan aksi mogok bila tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan, dapat dikenakan sanksi pidana. Sementara berdasarkan ketentuan perdata, mogok dikonsepkan sebagai tindakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) atau cidera janji (wanprestatie) terhadap perjanjian kerja, yang bisa menimbulkan tuntutan ganti rugi bagi pengusaha terhadap buruh yang melakukan mogok kerja.

 

Namun dalam perkembangannya, negara-negara yang awal mulanya mengatur mogok dalam hukum pidana maupun perdata, selanjutnya mengakui mogok sebagai hak atau sebagai kebebasan. Misalnya di Inggris berdasatkan Trade Dispute Act 1906 yang memuat prinsip Golden Formula, serikat buruh di Inggris memiliki hak kekebalan (imunity rights), dimana serikat buruh tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana maupun perdata pada saat ia menggerakkan pemogokan sebagai akibat atau kelanjutan dari suatu perselisihan perburuhan. Negara-negara Eropa yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang telah meratifikasi European Social Charter, mengakui mogok sebagai hak. Hal ini señalan dengan pandangan dunia internasional, bahwa mogok adalah hak kaum buruh yang memiliki landasan yuridis, sehingga setiap kebijaksanaan pemerintah yang hendak menghapuskan atau melarang hak fundamental kaum buruh, yang tidak dapat dipisahkan dari hak berserikat dan hak berunding kolektif (freedom of association), tidak dapat dibenarkan.

 

Di era globalisasi sekarang yang menekankan perdagangan bebas, negara-negara maju sama sekali tidak memberikan toleransi kepada negara-negara berkembang yang menggunakan upah murah dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perburuhan yang lunak sebagai keunggulan komparatif. Menurut negara-negara maju, tindakan pemerintah negara-negara berkembang seperti yang demikian itu adalah praktik social dumping, suatu proses dimana negara melakukan para buruh secara tidak wajar untuk menurunkan biaya produksi. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, kebijakan upah murah dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lunak, termasuk pengekangan terhadap hak-hak fundamental kaum buruh, merupakan faktor-faktor yang menghambat sistem ekonomi pasar bebas. Hal ini disebabkan kebijaksanaan seperti itu merupakan unsur social dumping yang pada gilirannya dapat mengakibatkan gangguan terhadap pelaksaan fair trade dalam sistem ekonomi pasar bebas. Model ekonomi pasar seperti ini mendorong otonomi untuk berunding secara kolektif baik kepada kaum buruh maupun para pengusaha. Dengan demikian baik kaum buruh maupun pengusaha masing-masing memiliki kebebasan untuk merundingkan tingkat upah, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja lainnya. Hak berunding kolektif ini merupakan bagian dari tiga dimensi konsep yang meliputi hak berorganisasi (rights to organize), hak berunding (rights to bargain), dan hak mogol (rights to strike).

 

Perlu dipahami bahwa menurut state theory penggunaan ketiga hak tersebut bukan tidak terbatas, karena meskipun hukum mengijinkan seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan menurut kehendaknya, akan tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu kehendak atau keinginan seseorang dibatasi oleh adanya kepentingan atau kebutuhan orang lain yang lebih tinggi. Pelaksanaan hak mogok menurut state theory ini sejalan dengan penafsiran ILO yang menyatakan bahwa mogok sebagai hak yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berkumpul, itu pada dasarnya dapat dibatasi melalui undang-undang nasional tanpa melanggar hak mogok itu sendiri, misalnya dengan membuat ketentuan yang mewajibakan kepada para buruh untuk melakukan pemungutan suara (strike ballot) terlebih dahulu sebelum menggelar aksi mogok. (EN)


0 Responses to “hak mogok buruh”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


September 2008
S S R K J S M
    Okt »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Blog Stats

  • 75,846 hits

%d blogger menyukai ini: