06
Okt
08

perlindungan uang nasabah

Judul: Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Pemikiran

Tentang Pendirian Lembaga Simpanan Di Indonesia

Pengarang: Zulkarnain Sitompul

Penerbit: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Cetakan pertama: 2002

 

  

 

Buku ini semula adalah suatu disertasi dengan judul “Perlindungan Dana Nasabah Bank: Pemikiran Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia” yang penelitian dan penulisannya dilakukan oleh Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M di bawah bimbingan Prof.Dr. Sutan Remy Sjahdeini selaku Promotor dan Prof. Hikmahanto Yuwana, S.H., LL.M., Ph.D selaku Ko-Promotor. Disertasi itu telah berhasil dipertahankan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2002 di hadapan Tim Penguji yang terdiri dari: Prof. Dr. Sutam Remy Sjahdeini, S.H. (Promotor); Prof. Hikmahanto Yuwana, S.H., LL.M., Ph.D (Ko-Promotor); Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L. (Anggota); Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. (Anggota); Prof. Erman Rajagukguk, S.H. LL.M., Ph.D (Anggota); Prof. Dr. Heru Soepraptomo, S.H., S.E. (Anggota); A. Sofyan Djalil, S.H., M.A., MALD, Ph.D (Anggota).

 

Pada tanggal 1 Nopember 1997 sebanyak 16 bank yang tidak sehat dilikuidasi oleh pemerintah karena bank-bank tersebut mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi kesehatan bank-bank tersebut tidak mempan, bahkan keadaan bank-bank tersebut sudah menjadi sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan sistem perbankan. Semula ada lebih banyak bank lagi yang akan dilikuidasi, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu kemudian diputuskan hanya 16 bank itu saja yang dilikuidasi. Tindakan pemerintah tersebut dilakukan atas desakan IMF berdasarkan pertimbangan, bahwa dengan melikuidasi bank-bank yang tidak sehat itu maka kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, yang sudah sangat terpuruk pada waktu itu, akan dapat dipulihkan kembali. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan justru makin terpuruk. Masyarakat menjadi panik akibat likuidasi itu karena masyarakat merasa khawatir akan terjadi likuidasi gelombang berikutnya. Kepanikan masyarakat tersebut timbul karena setelah likuidasi itu ternyata dana masyarakat yang disimpan di bank-bank tersebut tidak jelas nasib pengembaliannya.

 

Bank adalah suatu lembaga yang hidupnya sangat tergantung dari dana masyarakat yang disimpan pada bank. Agar nasabah bersedia menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan, nasabah harus memiliki kepercayaan bahwa bank tersebut mau dan mampu membayar kembali dana yang disimpan pada bank tersebut pada waktu dana itu ditagih oleh nasabah penyimpan dana. Sehubungan dengan kenyataan bahwa para nasabah penyimpan dana dari 16 bank yang dilikuidasi pada tanggal 1 Nopember 1997 itu tidak dapat memperoleh kembali dananya ketika bank-bank itu diputuskan dilikuidasi oleh pemerintah, maka hancurlah kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank yang pada waktu itu memang sudah berada di tingkat yang sangat rendah. Hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan ditandai dengan terjadinya rush atau bank run dimana masyarakat beramai-ramai menarik dana-dana simpanannya dari bank-bank yang belum dilikuidasi terutama bank-bank swasta nasional. Untuk mengatasi agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tidak makin hancur, bahkan diharapkan kepercayaan masyarakat itu meningkat dan pulih kembali, maka pemerintah telah mengeluarkan KEPPRES No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Dengan KEPPRES itu pemerintah menjamin semua kewajiban pembayaran bank umum, bukan hanya kewajiban membayar kepada para nasabah penyimpan saja, tetapi juga kepada kreditur lain dari bank itu.

 

Lahirnya KEPPRES ini terkesan sebagai tindakan pemerintah karena kepanikan. KEPPRES tersebut menjamin bukan saja praktis menjamin semua kewajiban membayar bank umum kepada setiap krediturnya, tetapi juga tidak membatasi jumlah kewajiban yang dijamin. The sky is the limit atau langit adalah batasnya. Dengan demikian, berapa pun juga jumlah kewajiban pembayaran dari bank umum yang gagal karena alasan apapun, antara lain karena alasan bank tersebut dilikuidasi, akan dijamin oleh pemerintah. KEPPRES tersebut dimaksudkan sebagai tindakan darurat dalam menghadapi krisis. Skim perlindungan terhadap nasabah penyimpan berdasarkan KEPPRES tersebut tidak lain dimaksudkan sebagai skim perlindungan terhadap nasabah penyimpan berdasarkan KEPPRES tersebut tidak dimaksudkan sebagai skim yang permanen. Setelah keadaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan membaik, perlu dibentuk skim lain mengenai perlindungan nasabah penyimpan. Pertimbangan dan maksud untuk membentuk skim lain perlindungan nasabah penyimpan yang akan menggantikan skim KEPPRES No. 26 Tahun 1998 itu telah diamanatkan oleh Pasal 37 A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Ditentukan lebih lanjut dalam pasal tersebut bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

 

Dalam rangka pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, pada saat ini sedang disusun suatu rancangan undang-undang tentang lembaga tersebut oleh Departemen Keuangan.Disertasi Sdr. Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M telah ditulis dalam rangka menyambut lahirnya undang-undang ini. Disertasi tersebut telah ditulis dengan menggunakan referensi pustaka yang sangat luas dan dilakukan pula dengan menggali pengalaman negara-negara lain berkenaan dengan implementasi skim perlindungan nasabah penyimpan dana. Disertasi ini telah ditulis secara komprehensif dengan mengemukakan berbagai model skim penjamin dana masyarakat dari berbagai negara. Disajikan pula sebagaimana dapat dibaca dari buku ini, apa kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan dari berbagai model/memperbandingkan berbagai macam model, seperti model Amerika Serikat, yaitu model yang dikenal dengan Deposit Insurance Scheme yang diselenggarakan oleh Federal Deposit Insurance Corporatin atau FDIC yang didirikan dengan Banking  Act of 1933. Model Amerika Serikat ini pula yang kemudian banyak diadopsi oleh negara-negara yang menerapkan skim penjaminan simpanan. Pengalaman negara-negara lain mengenai berbagai model skim perlindungan itu diharapkan dapat menjadi masukan yang sangat berharga bagi perancang undang-undang yang sedang disusun oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian diharapkan Indonesia tidak salah memilih model skim yang akan diberlakukan di Indonesia.

 

Diharapkan dengan hasil penelitian Sdr. Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M yang dituangkan dalam disertasinya dapat menjadi bahan bagi perancang undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan dalam memilih skim penjamin simpanan yang paling sesuai untuk Indonesia dan menjadi bahan masukan dalam menyusun RUU tersebut. Dengan demikian disertasi Sdr. Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M bukan saja sangat bermanfaat dilihat dari segi kepentingan nasional, tetapi juga sangat mendesak dan memiliki tingkat prioritas yang tinggi.

Semoga pemikiran-pemikiran yang ditulis dalam buku ini bukan saja akan sangat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan undang-undang tentang skim perlindungan dana masyarakat yang disimpan pada bank dan dalam rangka pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 B Undang-Undang Perbakan, tetapi diharapkan pula buku ini akan memperkaya khasanah pustaka mengenai hukum perbankan yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang pada saat ini masih sangat sedikit jumlahnya. (EN)

 

 



Oktober 2008
S S R K J S M
« Sep   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 75,846 hits

%d blogger menyukai ini: