07
Okt
08

money laundering & pridicate crime

Judul: SELAYANG PANDANG PRAKTIK PENCUCIAN UANG

DAN KEJAHATAN ASAL 

Pengarang: Susno Duadji

Cetakan pertama: Juli 2008

ISBN  978-979-99024-8-1

 

Penerbit

BOOKS TERRACE & LIBRARY

Kompleks Metro Trade Center Blok  B No. 21

Jl. Soekarno-Hatta Bandung 40268

Telp/Fax. 62-22-7537555

——————————————————

 

Dalam buku ini antara lain dikemukakan bahwa dari satu sisi, dengan terintegrasinya sistem perdagangan dunia sebagai hasil dari pesatnya kemajuan di bidang teknologi-informasi khususnya di sektor keuangan dalam era globalisasi ini, para pengguna jasa bank dapat melakukan transaksi dengan mudah, murah dan cepat hingga melampaui batas-batas yurisdiksi negara. Namun di sisi lain, kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi keuangan itu dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencuci uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang mereka peroleh dari hasil-hasil kejahatan (proceeds of crime) ke dalam bisnis yang legal misalnya melalui international banking system atau jaringan bisnis di internet (cyber space) sehingga asal-usulnya menjadi sulit dideteksi dan dilacak oleh para penegak hukum.

Pada Sidang Umum IPCO-Interpol tahun 1977 di New Delhi telah disepakati Resolusi No. AGN/66/15 tentang himbauan untuk memperkuat kerjasama internasional memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan Resolusi No. AGN/66/RES/17 tentang penyidikan dan kerjasama internasional di bidang TPPU, serta Resolusi No. AGN/56/RES/11 tentang kerjasama antara Bank, Lembaga Keuangan dan Badan Asosiasi terkait serta Lembaga Penegakan Hukum. Dalam menghadapi transnational crime, seperti praktik pencucian uang dan tindak kejahatan lainnya, IPCO telah menyiapkan sistem komunikasi global yaitu 1-24/7, sehingga aparat kepolisian di seluruh dunia dapat melakukan pertukaran informasi dengan cepat dan mudah dalam rangka penanganan tindak kejahatan. Perangkat canggih 1-24/7 ini memungkinkan negara-negara anggota IPCO-Interpol untuk mengakses database negara-negara anggota lainnya dengan menggunakan flatform hubungan business-to-business (B2B). Dalam hal ini, negara-negara anggota dapat mengatur dan memelihara data-data kejahatan nasional masing-masing agar dapat diakses oleh komunitas penegak hukum internasional. Resolusi penting lain yang disepakati dalam Sidang Umum IPCO-Interpol tahun 1977 di India tersebut adalah Resolusi AG-2005-RES-12 guna mendorong negara-negara anggota agar dapat memanfaatkan media atau jaringan informasi Interpol dan terjalinnya kerjasama yang baik antar sesama Financial Intelligence Unit (FIU) dan lembaga terkait yang bertanggung jawab dalam penanganan praktik pencucian uang, dimana hasilnya kemudian dilaporkan ke SetJen IPCO sehingga secara rutin dapat diperoleh informasi mengenai aktifitas pencucian uang yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Sekitar dua tahun lalu, yaitu pada tahun 2006 Indonesia terpilih sebagai tuan rumah (host) penyelenggaraan Sidang IPCO-Interpol ke 19 Kawasan Asia Pasifik di Jakarta (The 19th ARC IPCO Interpol) berdasarkan keputusan yang telah disepakati bersama oleh seluruh peserta yang hadir pada Sidang IPCO-Interpol ke 18 Kawasan Asia Pasifik di Manila, Filipina pada tahun 2004. Adapun kepentingan Indonesia dalam The 19th ARC IPCO Interpol ini, sesuai dengan Opening Remarks Presiden RI Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono, adalah penguatan kapasitas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui penggalangan kerjasama dengan negara-negara anggota Interpol Kawasan Asia dalam penanganan terorisme, narkoba, penyeludupan dan perdagangan manusia, korupsi, illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining, serta ketenagakerjaan lintas batas wilayah perbatasan antar negara. Sejalan dengan topik utama yang akan didiskusikan oleh para delegasi dalam The 19th ARC IPCO Interpol tersebut, Kapolri dalam sambutannya menyampaikan saran masukan mengenai isu utama yang masih harus tetap dibahas bersama, salah satunya adalah pencucian uang (money laundering). Penyelenggaraan Sidang IPCO-Interpol ke 19 di Indonesia ini diharapkan membuahkan hasil yang positif antara lain: (i) terjalinnya kerjasama operasional berdasarkan persahabatan yang lebih erat dan konkrit di antara negara-negara anggota Interpol khususnya di Kawasan Asia Pasifik dalam memerangi kejahatan lintas negara (cross-border crime); (ii) peningkatan pertukaran informasi dalam rangka pencegahan dan pemberanatasan cross-border crime di antara negara-negara anggota Interpol Kawasan Asia Pasifik; (iii) terbentuknya komitmen yang kuat dalam bentuk kerjasama yang konkrit dalam upaya pencegahan dan pemberantasan cross-border crime dengan prioritas pada penanganan kasus terorisme, narkoba, korupsi, pencucian uang dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada khususnya dan Warga Negara Indonesia (WNI) serta Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri pada umumnya; (iv) perluasan akses sistem komunikasi global ICSG 1-24/7 kepada instansi terkait di luar kepolisian negara-negara anggota IPCO-Interpol khususnya di Kawasan Asia Pasifik; dan (v) tukar-menukar pengalaman terbaik, wawasan dan pengetahuan tentang manajemen krisis guna meningkatkan kapasitas negara-negara anggota IPCO-Interpol dalam hal manajemen krisis, terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya.

Dalam Sambutan Kapolri Drs. Surtanto pada buku ini dikemukakan bahwa TPPU dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime), mengingat eksesnya yang dapat menimbulkan konsekuensi sangat desktruktif, tidak saja terhadap stabilitas moneter maupun perkembangan kejahatan asalnya (predicate crime) sebagai bentuk ”lingkaran setan”, namun juga resiko negatifnya terhadap eksistensi dan kredibilitas negara (country risk). Sebagai misal, beberapa tahun yang lalu, Indonesia pernah dimasukkan dalam kategori negara yang tidak kooperatif dalam memberantas TPPU (NCCT list) oleh Financial Action Task Force (FATF), sehingga beresiko terkena counter measures dari negara anggota FATF, maupun negara lain di dunia. Namun demikian, melalui kerja keras berbagai komponen, khususnya dalam menerapkan prinsip kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencucian uang, serta pembiayaan terorisme, akhirnya Indonesia dikeluarkan dari list tersebut. Kapolri menambahkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan TPPU, bukan persoalan yang mudah, mengingat kejahatan ini, merupakan buah dari dinamika lingkungan yang kompleks. Sebagai misal, terintegrasinya sistem perdagangan dunia, maupun kemajuan Iptek, khususnya teknologi di sektor keuangan, yang mengakibatkan fasilitas transfer elektronik lintas yurisdiksi pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK), menjadi sesuatu yang tidak aneh lagi. Sejalan dengan hal tersebut, upaya penanganan TPPU, idealnya tidak berkutat pada predicate crime-nya saja, melainkan yang terpenting adalah, terdapatnya keterpaduan langkah dari pihak yang berkompeten, baik yang ada di dalam negeri (seperti PPATK, CJS, serta PJK), maupun di luar negeri (Financial Intelligence Unit, PJK, penegak hukum dari berbagai negara). Dengan keterpaduan tersebut, diharapkan berbagai suspicious transaction, baik dalam konteks tahapan placement, layering, maupun integration, dapat diantisipasi dan ditangani secara efektif.

Sejalan dengan pemikiran Kapolri Drs. Sutanto, dalam Sambutan Wakapolri Drs. R. Makbul Padmanagara di buku ini ada mengemukakan bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 menunjukkan betapa Indonesia serius dengan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana instrumen tersebut menjadi pondasi dan landasan dalam upaya membangun suatu rezim anti pencucian uang yang kuat. Secara tegas dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pencucian Uang adalah Tindak Pidana sedangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk untuk membuat dan memfasilitasi serta melaksanakan kebijakan dalam hal pencegahan dan pemberan-tasan pencucian uang, membantu menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan termasuk menurunkan terjadinya tindak pidana asal (predicate crime) dari praktik pencucian uang tersebut.

Sementara itu Deputi SDM Polri Bambang Hadiyono antara lain mengemukakan bahwa pendekatan anti-pencucian uang yaitu follow the money (mengikuti aliran uang) yang diterapkan oleh Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia untuk mencegah dan memberantas TPPU baru sekitar 6 (enam) tahun yang diawali sejak ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002, sehingga dalam pelaksanaanya selama ini masih menimbulkan berbagai kendala antara lain: masih belum cukup memadainya pengetahuan dan pemahaman aparatur penegak hukum kita tentang seluk-beluk praktik pencucian uang; penyedia jasa keuangan (PJK) belum sepenuhnya mentaati kewajiban pelaporan transaksi keuangan; serta belum begitu optimalnya kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan (stake holder) dalam penanganan perkara TPPU.

Sedangkan dalam Sekapur Sirih dari penulis buku ini Irjen Pol Susno Duadji mengemukakan bahwa buku ini mencoba menguraikan secara terbatas beberapa aspek pencucian uang (money laundering) dan kejahatan asalnya (predicate crime). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU TPPU bahwa kejahatan di bidang perpajakan merupakan predicate crime dari money laundering, yang dalam hal ini, kejahatan di bidang perpajakan seperti penggelapan pajak (tax evation) dapat ditangani dengan pendekatan anti pencucian uang (follow the money) apabila pelakunya berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil penggelapan pajak tersebut, misalnya dengan cara membeli saham di pasar modal atau properti, agar harta kekayaan yang ilegal itu seolah-olah menjadi harta kekayaan yang legal. (EN)


1 Response to “money laundering & pridicate crime”


  1. Februari 21, 2012 pukul 2:27 pm

    mohon info nya…
    dimana saya bisa dapatkan buku ini??


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Oktober 2008
S S R K J S M
« Sep   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 75,846 hits

%d blogger menyukai ini: