06
Mei
09

Seperempat Abad KUHAP

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH.

 

cover-bk-kuhap-susnoPERJALANAN KUHAP SEPEREMPAT ABAD LEBIH 

Masalah Substansi dan Implementasi

 

Hak Cipta@ Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH.

Cetakan pertama: April 2009

 

Disain & Tata Letak

Edi Nasution

 

Penerbit

BOOKS TERRACE & LIBRARY

Kompleks Metro Trade Center Blok  B No. 21

Jl. Soekarno-Hatta Bandung 40268

Telp/Fax. 62-22-7537555

 

ISBN  978-979-19401-1-5

 

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya

dalam bentuk apapun tanpa izin pengarang/penerbit, kecuali untuk

pengutipan dalam penulisan artikel dan karangan ilmiah.

======================================== 

KATA PENGANTAR

 

Buku ini ditulis oleh penyidik yang mengikuti KUHAP sejak semula hingga sekarang mencapai jenjang karir sebagai Kabareskrim. Satu jabatan tertinggi dalam bidang reserse kriminal.

Buku ini tentu digali berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris selama bertahun-tahun dan masukan-masukan yang akurat.

Dengan sendirinya Penulis dapat melihat dengan jelas bagian-bagian yang mana dari KUHAP (Karya Agung) yang harus diperbaiki.

Sering pembahasan Undang-Undang di DPR tidak melibatkan praktisi. Sekalipun pasal-pasal itu dinormakan dengan jelas termasuk penjelasannya. Contohnya : Hak tersangka untuk menghadirkan ahli di tingkat penyidikan untuk kepentingan pembelaan.

Hak terpidanapun yang bebas di Mahkamah Agung RI dilanggar dengan pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa. Kalau Peninjauan Kembali oleh Jaksa dibenarkan, berarti peninjauan kembali oleh Polisi sebagai penyidikpun harus dapat dibenarkan, andaikan kita mengakui pembagian wewenang penyidik, penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyara-katan.

KUHAP seringkali diselewengkan oleh KPK, sehingga terjadi tebang pilih dan KPK dicap sebagai Super Body.

Dalam penyempurnaan KUHAP (bukan merombak KUHAP), diskusi ilmiah antara akademisi dan praktisi wajib dilakukan, supaya tiap-tiap perbaikan dan penambahan pasal-pasal dalam KUHAP dirumuskan berdasarkan legal reasoning yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Buku ini sangat berguna sebagai masukan-masukan dan harus dibaca oleh Anggota Dewan, Pemerintah dan Praktisi.

 

Jakarta, 9 Februari 2009

Prof. Dr. O.C. KALIGIS, SH., MH.

******************

 

PROLOG

Prof. Dr. Bismar Nasution,SH, MH 

~ MENCARI SEMANGAT HUKUM ~ 

Syukurlah, di samping kesibukannya menjalankan tugas di jajaran Kepolisian, Susno Duadji masih sempat menulis buku sebagaimana dilihat sekarang ini. Sebelumnya Ia juga telah menulis buku yang berjudul “Selayang Pandang Praktik Pencucian uang dan Kejahatan Asal”. Harus diakui sangat sulit menulis buku bagi orang-orang yang mempunyai kesibukan dalam pekerjaan seperti halnya pekerjaan yang digelutinya saat ini.

Ia yang sejak dulu saya kenal dan sudah pula menjadi teman diskusi. Sering bersamanya sebagai narasumber dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, khususnya mengenai jalannya rezim anti-money laundering di Indonesia. Sejak dulu pula Ia terlihat kritis dan berperspektif menanggapi jalannya hukum di negara ini. Saya punya kesan, Ia bicara sangat lugas, apalagi yang dibicarakan berkenaan berbagai hal menyangkut proses ataupun hambatan-hambatan dalam penegakan hukum. Misalnya melalui tulisannya di buku ini memberikan pemahaman bahwa menumpuknya perkara di lembaga penegakan hukum ditengarai bahwa diantara aparatur penegak hukum masih ada perbedaan persepsi dalam melihat berbagai substansi KUHAP dan sepertinya terdapat lag-integrity aparatur penegak hukum. Akhirnya, apa yang diinginkan KUHAP menjadi tidak tercapai, yaitu tidak optimal memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada masyarakat. 

Itu pulalah mungkin sebagai satu alasan Ia lebih berpendirian tidak mengganti KUHAP yang berlaku sekarang dengan KUHAP yang baru. Namun, Ia sangat yakin perlu peninjauan kembali terhadap keberadaan KUHAP tersebut. Karena menurutnya salah satu masalah pokok KUHAP terletak pada pelaksanaannya. Mungkin jalannya KUHAP tersebut harus juga tidak boleh dilepaskan dengan bangunan konsep teori bahwa hukum itu berkaitan dengan perilaku (matter of behavior).

<> <> <>

L. Michael Hagger menyatakan bahwa jalannya suatu sistem hukum tidak akan pernah lebih baik dari mereka yang menjalankannya. Namun perlu diingat bahwa mereka yang berperan menjalankan hukum bukan hanya berdasarkan cara berpikirnya sendiri, tetapi berasal dari pendidikan yang diperolehnya. Seharusnya pendidikan itu pulalah yang akan memperluas ruang lingkup cara berpikir, kegiatan dan kesiapan dalam menjalankan tugas sehingga membedakannya pula dengan kalangan lainnya.

 Sementara itu pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi budaya hukum (legal cultur). Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum adalah unsur yang utama untuk dapatnya suatu sistem hukum berjalan. Sementara itu, menurut pengamatan Friedman, budaya hukum masyarakat tergantung budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingannya. Termasuk di sini budaya hukum dari Penyidik, Penuntut umum dan Hakim. Misalnya, apabila budaya hukum mereka dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum cenderung bersifat positifis dan rigid, maka mereka hanya memandang suatu permasalahan dengan parameter perundang-undangan. Sehingga penyelesaian suatu permasalahan hukum dilakukan dengan pendekatan doktrinal.

Sebaliknya, apabila budaya hukum mereka dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum itu bersifat kritis dan analistis, maka peraturan perundang-undangan bukan ”harga mati” bagi sebuah keadilan. Sehingga misalnya, sering sekali putusan hakim dijadikan parameter untuk menilai apakah suatu peraturan dapat diterapkan di masyarakat.

Di sini disadari bahwa masing-masing budaya hukum memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing.  Namun dalam hal ini bukan bertujuan untuk mencari tahu budaya hukum mana yang lebih baik, namun lebih kepada menelaah dan menyiasati budaya hukum yang bagaimana yang baik dan relevan dengan kondisi pada saat ini. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah kondisi budaya hukum dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim di Indonesia pada saat ini dapat mengakomodasi perkembangan dan tuntutan perubahan yang muncul atau terjadi?

Hanya saja yang diharapkan adalah budaya hukum mereka itu harus bisa melewati batas pemahaman teks-teks hukum yang hanya dibaca kata-katanya (black letter rules). Pemahaman mereka mengenai dunia disekitarnya dan dunia ide harus diperluas, tidak hanya yang menyangkut ilmu pengetahuan hukum, tetapi juga bidang ilmu lain di luar hukum.  Inilah yang menjadi salah satu tantangan terberat bagi profesi hukum di abad 21, yaitu bagaimana menggabungkan kedua hal tersebut. Walaupun berat melakukannya tetapi harus tetap diupayakan. Oleh karena hal itu penting mengingat isi pasal sebuah perundang-undangan hanyalah “sebuah kata-kata dalam bahasa Indonesia”, untuk dapat “menghidupkannya” maka perlu dikaitkan dengan fakta-fakta yang timbul dari berbagai kasus yang terjadi di masyarakat.  Black Stone seorang pemikir hukum terbesar menyatakan, ”But law is the perfection of reason, so an  unjust or absurd decision can not be declaration of the law. It is not bad law but no law at all”.

Apabila wacana dan pemahaman mereka tetap hanya terbatas pada black letter rules, maka dikhawatirkan yang terjadi adalah apa yang pernah disinyalir oleh C.G. Weeramantry dalam tulisannya “Legal Education for the Age of technology: A Plea for an Interdisciplinary Perspective”, “selama pengadilan kita dipenuhi dengan hakim yang dilatih untuk melihat hukum sebagai “black letter rule”, maka putusannya akan dengan cepat tidak relevan dengan zaman yang didominasi oleh sains dan teknologi”.

Di samping itu, perlu pula frasa Thinking Like a Lawyer menjadi perhatian yang harus diterapkan. Sebab melalui Thinking Like a Lawyer akan dapat selalu memikirkan kedua sisi mata uang (both sides of the coin). Di satu sisi akan dapat berpikir secara kritis, analitis, dan di sisi lain akan mampu membangun argumen atau pendapat yang disertai dengan alasan dan dasar-dasar hukum yang kuat. Dengan membiasakan Thinking Like a Lawyer, akan dapat menyelesaikan permasalahan hukum dengan fakta yang berbeda-beda. Dengan ini akan dapat mengevaluasi masalah hukum melebihi dari isi hukum itu sendiri. Sehingga akan dapat memahami “Law behind Law” serta memahami hukum yang mendasari isi sebuah putusan, bukan hanya memahami isi putusan saja. Sehingga nantinya dapat terhindar dari pemikiran yang positivis dan doktrinal, yang pada gilirannya dapat melihat hukum sebagai hukum yang hidup, bukan sebagai “black letter rules”.

Memang sudah seharusnya kita memahami “Law behind Law” agar apa yang diinginkan suatu undang-undang misalnya dapat operasional dilapangan. Sejalan dengan itu Satjipto Rahardjo pernah mengingatkan dengan kalimat yang bernas, bahwa umumnya, cara berhukum di negeri kita masih lebih didominasi ”berhukum dengan peraturan” daripada ”berhukum dengan akal sehat”. Menurutnya, berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah. Ia berhenti pada mengeja undang-undang. Jiwa dan roh (conscience) hukum tidak ikut dibawa-bawa.

Kita mungkin tidak dapat membantah bahwa faham positivis yang sangat legalistik masih kental dalam perjalanan hukum di Indonesia. Akibatnya, tidak dapat memahami ”Law behind Law”. Padahal hukum sebagai sumber pengambil keputusan merupakan yang mosaic, dimana polanya berkembang dengan perkembangan masyarakat. Pengamatan ini misalnya dapat dipahami dari tradisi Hakim-hakim di Inggris menganggap bahwa fungsi seorang hakim bukanlah menghasilkan sebuah sistem hukum atau sebuah pekerjaan institusional yang menggunakan simetri logika. Mereka menganggap tugas hakim adalah menerapkan sebuah ketentuan atau prinsip hukum terhadap sebuah situasi fakta tertentu dan berbuat yang benar terhadap situasi tersebut. Tradisi demikian itu dengan tepat digambarkan pula oleh Oliver Wendell Holmes seorang Hakim Agung Amerika yang sangat terkenal, bahwa ”The life of the law has not been logic; it has been experience”.

Tepatlah Susno Duadji dalam bukunya ini juga menulis mengenai pentingnya budaya hukum yang kondusif untuk mendukung penegakan hukum. Sebab budaya hukum itu membuat sistem hukum itu hidup. Selanjutnya, akan membuat institusi hukum yang andal (reliable) dan berwibawa.

<> <> <>

Pengalaman Susno Duadji sebagai aparatur penegak hukum telah memberikan bahan jalan keluar yang ditempuh mengatasi kendala yang dialami jalannya KUHAP. Sehingga Ia menyatakan bahwa KUHAP yang berlaku sekarang ini masih sangat relevan dengan tuntutan pencari keadilan. Hanya saja perlu diadakan sedikit perbaikan dengan cara mengurangi dan atau menambah. Penambahan materinya misalnya antara lain membuat ketentuan yang mengakomodasi jenis-jenis alat bukti sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi serta berkenaan dengan pengaturan cybercrime.

Ia berseru pula agar diadakan pengaturan mengenai perbedaan pendapat hakim dalam memutus perkara (dissenting opinion) dalam KUHAP. Memang isu dissenting opnion merupakan salah satu isu baru dalam Peradilan di Indonesia. Dissenting opinion yang diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia telah menjadi satu terobosan dalam tradisi peradilan di Indonesia yang selama ini tidak mengenal dissenting opinion.

 Penerapan dissenting opinion dalam putusan pengadilan dapat diperhatikan dalam tradisi di negara common law, dimana peradilan di negara tersebut telah lama menganut dissenting opinion dalam putusan pengadilan. Dissenting opinion didasarkan pada kebalikan dari pendapat (dissent). Sedangkan terminologi dari dissent tersebut adalah “most commontly used to denote the explicit disagreement of one or more judges of a court with the decision passed by the majority upon a case before them. In such event, the non-concurring judge is reported as `dissenting”. A dissent may or may not be accompanied by a dissenting opinion.”

Apabila dissenting opinion yang merupakan tradisi dalam pengadilan common law akan diterapkan dalam putusan Pengadilan di Indonesia, maka perlu dipahami stare decisis doctrine. Istilah stare decisis berasal dari istilah stare decisis et non quieta movere, yaitu “stand by the decision and do not disturb what is settled”, sedangkan dalam Black’s Law Dictionary diartikan “to adhere to precedents, and not to unsettle things which are established”.

Stare decisis doctrine tersebut merupakan salah satu fondasi dari tradisi common law, sejak pertama kali stare decisis doctrine ditanamkan di benua Amerika Serikat. Doktrin tersebut sangat utama dalam sistem hukum di Amerika Serikat, dimana doktrin itu harus dimengerti setiap orang secara menyeluruh sebelum dapat mengerti dan menghargai sistem itu sendiri. Sebagai tambahan, untuk memastikan persamaan perlakuan bagi pihak yang berperkara, stare decisis menyediakan beberapa fungsi yang menguntungkan, dimana stare decisis memberikan tugas kepada hakim untuk “menemukan kembali hukum” (“reinventing the wheel”) dari kasus sebelumnya dan memfungsikannya untuk membagi beban kewajiban untuk keputusan-keputusan yang tidak terlalu terkenal yang dibuat oleh hakim terdahulunya. Hal ini menjaga kelangsungan dari keputusan hukum yang ada, memberikan ruang bagi pengembangan hukum yang konsisten dan predictability.

Di samping fungsi doktrin stare decisis sebagaimana diuraikan di atas, terdapat fungsi terakhir dari doktrin stare decisis tersebut, yang mungkin merupakan hal yang terpenting dari fungsi kesemuanya, dikarenakan hukum melayani masyarakat dalam dua jalur. Hukum menyediakan sarana-sarana untuk menyele-saikan perselisihan yang ada dan menyediakan kedamaian.

Tetapi yang lebih penting adalah, Hukum memberikan kepada setiap warga suatu pegangan/pola tindakan di masa yang akan datang dan yang kemudian membantu menjaga peraturan dan stabilitas di masyarakat. Dalam menjaga ke dua fungsi itu, hukum bekerja secara sempurna pada saat alasan-alasan hukum yang dapat dimengerti secara jelas oleh mereka yang berpegang pada hukum tersebut. Hal ini yang menyebabkan bahwa setiap hakim harus bersusah payah untuk menjelaskan keputusannya secara tertulis. Catatan inilah yang juga membuat hukum itu lebih tegas bagi hakim dalam menyelesaikan kasusnya di kemudian hari untuk memutuskan keputusannya sesuai dengan rasa atau bangunan hukum yang ada pada saat itu.

Dengan demikian penerapan doktrin stare decisis dalam pengadilan di Indonesia perlu dipertimbangkan. Menurut pengamatan Charles Himawan, “penerapan stare decisis, mungkin akan lebih cepat mengantar Indonesia ke pembaharuan pranata hukum dan menjamin kepastian dan predictability, dua unsur mutlak untuk kehidupan tatanan hukum”. Disebutkannya pula, “dengan adanya dua unsur itu, konsistensi dalam penerapan hukum akan pula terjamin”.     

Harapan Susno Duadji bahwa KUHAP yang terdefinisikan dan terkonstruksi sekarang ini dikurangi dan ditambah dengan berbagai hal yang diformulasikan dengan berbagai hal yang dikemukakannya itu nantinya dapat merespon kecukupan KUHAP tersebut dan pada akhirnya tidak ditemui substansi yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara atau proses persidangan, yang nantinya pula melancarkan jalannya hukum.

<> <> <>

Dunia ide Susno Duadji dapat dipahami, yaitu bagaimana hukum dapat memberikan keadilan kepada masyarakat. Pesannya juga dapat dibaca, dimana agar aparatur penegak hukum harus menerapkan hukum itu melalui akal sehat (reasonable). Dengan ini konsistensi dalam penerapan hukum akan pula terjamin. Ini adalah tugas besar dalam dunia penegakan hukum dan harus dilaksanakan serta harus dimulai dari institusi hukum.

Buat saya, membaca tulisan Susno Duadji dalam buku ini adalah pergumulan batin seorang penegak hukum yang bergulat dengan masalah hubungan rumit antara hukum dengan lingkungan tempat hukum itu muncul. Susno Duadji sedang ”mencari semangat hukum”.

 

Bismar Nasution

 Guru Besar Hukum Universitas Sumatera Utara  

 ******************** 

 

KATA SAMBUTAN*

DR. IUR. ADNAN BUYUNG NASUTION** 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Salam kasih untuk kita semua.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada sahabat saya adinda Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH atas terbitnya buku ini yang berjudul ”PERJALANAN KUHAP SEPEREMPAT ABAD LEBIH: MASALAH SUBSTANSI DAN IMPLEMENTASI”. Saya mengenal Penulis dalam berbagai pembahasan Rancangan Undang-Undang yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, seperti RUU KUHAP, RUU Anti Terorisme, RUU Anti Korupsi, dan lain-lain, dimana saya menjadi wakil pakar atau tim ahli sedangkan Penulis mewakili unsur Kepolisian. Bagi saya, Penulis memiliki integritas yang sangat baik, cerdas, profesional dan juga memiliki keberanian untuk bertindak.

Penugasan Penulis yang berawal sebagai penyidik di instansi kepolisian dan berbagai jenjang karier lainnya, termasuk sebagai Wakil Kepala PPATK sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, telah memberinya pengalaman yang sangat banyak dan beragam dalam melaksanakan Hukum Acara Pidana (KUHAP) di lapangan. Buku ini merupakan hasil buah pikir, renungan, refleksi atas pengalamannya selama ini, termasuk tanggapannya terhadap RUU KUHAP.

Penulis pada pokoknya menilai bahwa KUHAP yang ada sekarang masih relevan dengan tuntutan pencari keadilan karena tidak ada alasan yang cukup untuk menggantinya dengan KUHAP baru (sebagaimana disusun dalam RUU KUHAP yang sudah disusun oleh Departemen Hukum dan HAM) cukup dengan sedikit perbaikan atau perubahan (hal 105). Penulis mengakui ada belasan kekecewaan yang dialami oleh pencari keadilan dalam proses penegakan hukum (hal 26-27) akan tetapi menurut Penulis kekecewaan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan KUHAP melainkan ada faktor lain, diantaranya pemahaman keliru atau perbedaan persepsi diantara aparat penegak hukum terhadap aturan yang ada di dalam KUHAP, tumpang-tindihnya kewenangan instansi penegak hukum dan mentalitas buruk aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait perkara pidana (hal 28). Penulis berpendapat bahwa KUHAP sudah dirancang dan dibangun berdasarkan nilai-nilai sebuah negara hukum yang demokratis dengan menyerap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam azas KUHAP (hal viii).

Saya menghargai pendapat Penulis tersebut, karena kebetulan saya sendiri terlibat di dalam penyusunan KUHAP sejak tahun 1979 dimana banyak masukan saya bersama teman-teman dari Peradin, LBH/YLBHI, Biro-biro Bantuan Hukum kampus, cendekiawan dan pers mengenai jaminan perlindungan hak asasi manusia yang diakomodir dan dijadikan azas KUHAP, termasuk juga pembentukan forum praperadilan yang idenya saya ambil dari prinsip habeas corpus dari peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Sekalipun secara prinsip, sistem praperadilan tersebut diterima dan diberlakukan dalam UU No. 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, namun sangat disayangkan tugas dan wewenang praperadilan sangat terbatas. Hal ini disebabkan bukan saja karena keterbatasan yang dimiliki saat itu, mengingat praperadilan adalah barang baru sama sekali, melainkan juga karena situasi dan kondisi politik yang amat represif saat itu, sehingga tidak memungkinkan dikabulkannya jaminan hak asasi manusia yang lebih luas.

Salah satu alasan mengganti KUHAP sekarang dengan KUHAP yang sama sekali baru, adalah diantaranya karena adanya rencana pembentukan lembaga baru berupa Hakim Komisaris. Memang terjadi perdebatan di dalam Tim Perumus, khususnya antara saya yang masih tetap menilai bahwa lembaga praperadilan perlu dipertahankan dengan menambah tugas dan wewenangnya dengan Prof. Andi Hamzah (Ketua Tim Perumus) yang ingin menggantinya dengan lembaga Hakim Komisaris. Sepanjang yang saya ingat, pihak dari kepolisian juga keberatan dengan pembentukan lembaga Hakim Komisaris ini.

Harus diakui bahwa praperadilan memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan, karena: Pertama, tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga praperadilan, misalnya tindakan penggeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Disini lembaga praperadilan kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan dan penggeledahan, padahal penggeledahan yang sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat tinggal orang (privacy), dan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang.

Kedua, praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang praperadilan tidak dapat ditiadakan.

Ketiga, lebih parah lagi sebagaimana kenyataan dalam praktek selama ini dalam pemeriksaan praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidaknya surat perintah pengkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya. Padahal syarat materiil inilah yang menemukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum. Tegasnya hakim pada praperadilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik atau jaksa penuntut umum yang melakukan penangkapan benar-benar telah memenuhi syarat-syarat mareriil, yaitu adanya ”dugaan keras” telah melakukan tindak pidana berdasarkan ”bukti permulaan yang cukup”. Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup ini dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh hakim, karena umumnya hakim praperadilan menganggap bahwa hal itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang hakim dalam sidang pengadilan negeri.

Demikian juga dalam hal penahanan, hakim tidak menilai apakah tersangka atau terdakwa yang ”diduga keras” melakukan tindak pidana berdasarkan ”bukti yang cukup” benar-benar ada alasan yang konkrit dan nyata yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan ”akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya”. Para hakim umumnya menerima saja bahwa hal adanya kekhawatiran tersebut semata-mata merupakan urusan penilaian subjektif dari pihak penyidik atau penuntut umum, atau dengan lain perkataan menyerahkan semata-mata kepada hak diskresi dari pihak penyidik dan penuntut umum. Akibatnya sampai saat ini masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dalam hal penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka ataupun terdakwa oleh pihak penyidik ataupun penuntut umum, yang tidak dapat diuji secara objektif karena tidak ada forum yang berwenang memeriksanya. Padahal dalam sistem habeas corpus act dari negara Anglo Saxon, hal kemerdekaan, harkat dan martabat manusia yang dirampas inilah yang justru menjadi tonggak ujian, apakah upaya paksa penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum itu dilaksanakan secara sah atau sewenang-wenang.

Akan tetapi tidak berarti karena kekurangan tersebut maka sistem praperadilan harus diganti dengan lembaga hakim komisaris. Harus diakui, tugas dan wewenang Hakim Komisaris sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHAP ternyata lebih luas daripada wewenang Hakim Praperadilan. Karena tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintah menyidik atau penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntut.

Sekalipun demikian menurut hemat saya model hakim komisaris yang pada dasarnya mengambil model pengawasan yang menjadi tradisi sistem peradilan Eropa Kontinental seperti halnya Belanda, mengandung beberapa kelemahan mendasar dibandingkan dengan lembaga praperadilan. Pertama, dilihat dari konsep dasarnya, kedua sistem tersebut memiliki konsep yang berbeda, sekalipun tujuannya sama yaitu sama-sama melindungi hak asasi manusia terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Dalam kekuasaan negara, yakni hak kontrol dari kekuasaan kehakiman (yudikatif) terhadap jalannya pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan pihak eksekutif berdasarkan wewenangnya. Sedangkan lembaga praperadilan bersumber pada hak habeas corpus yang pada dasarnya memberikan hak kepada seseorang yang dilanggar hak asasinya untuk melakukan perlawanan (redress) terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau jaksa dengan menuntut yang bersangkutan dimuka pengadilan agar mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan membuktikan bahwa upaya paksa yang dilakukan tersebut tidak melanggar hukum (ilegal) melainkan sah adanya. Disini tekanan diberikan pada hak asasi yang dimiliki tersangka atau terdakwa sebagai manusia yang merdeka, yang karena itu tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang kemerdekaannya (menguasai diri orang, ”that you have it the body”).

Perbedaan hakiki tersebut membawa konsekuensi bahwa dalam konsep hakim komisaris, kemerdekaan seseorang amat digantungkan pada ”belas kasihan” negara, khususnya kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pihak eksekutif (penyidik dan penuntut umum) dalam menjalankan pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan dalam konsep praperadilan, kemerdekaan orang itu memberikan hak fundamental padanya untuk melawan dan menuntut negara, dalam hal pihak eksekutif yaitu penyidik dan penuntut umum, untuk membuktikan bahwa tindakan upaya paksa yang dilakukan negara benar-benar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan hak asasi manusia, dan jika yang bersangkutan tidak berhasil membuktikannya maka orang tersebut harus dibebaskan dan mendapatkan kembali kebebasannya.

Kedua, sistem pemeriksaan oleh Hakim Komisaris pada dasarnya bersifat tertutup (internal) dan dilaksanakan secara individual oleh hakim yang bersangkutan terhadap penyidik, penuntut umum, saksi-saksi bahkan juga terdakwa. Sekalipun pemeriksaan itu dilakukan secara objektif dan profesional, namun karena sifatnya yang tertutup maka tidak ada transparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya proses pemeriksaan sidang terbuka dalam forum praperadilan. Akibatnya masyarakat (publik) tidak dapat turut mengawasi dan menilai proses pemeriksaan pengujian serta penilaian hakim terhadap benar tidaknya, atau tepat tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik ataupun jaksa penuntut umum. Dalam kondisi sekarang, syarat transparansi dan akuntabilitas publik ini amat diperlukan, terutama dalam menghadapi korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah melanda bidang peradilan.

Ketiga, pengawasan oleh hakim komisaris dalam sistem peradilan Eropa Kontinental, antara lain Belanda, merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pengawasan hierarkis, yang dilakukan Hakim (Justitie), terhadap Jaksa (Openbaar Ministrie) dan Kepolisian. Dalam sistem tersebut, hakim mengawasi jaksa, dan selanjutnya jaksa mengawasi polisi sebagai satu kesatuan sistem pengawasan integral yang harmonis dan serasi. Maka apabila konsep Hakim Komisaris ini mau diterapkan, syaratnya ketiga fungsionaris tersebut (Hakim, Jaksa dan Polisi), sekalipun masing-masing merupakan instansi yang berdiri sendiri, namun di dalam bidang peradilan atau proses pemeriksaan perkara dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan dimuka persidangan pengadilan secara fungsional adalah merupakan satu rangkaian hierarki kesatuan fungsi yang berbagi tugas dan wewenang namun saling melengkapi.

Sistem ini dahulu pernah dimiliki oleh negara kita sebagai bekas jajahan Belanda sesuai asas konkordansi. Namun sejak Dekrit 5 Juli 1959 sistem tersebut sudah dirobah (retool), sesuai dengan tuntutan Demokrasi Terpimpin, dimana ketiga instansi tersebut masing-masing menjadi berdiri sendiri-sendiri dan terpisah secara tajam. Masing-masing instansi menolak campur tangan instansi lainnya, seperti Kejaksaan menolak campur tangan Hakim, dan Kepolisian juga menolak campur tangan Hakim maupun campur tangan Kejaksaan. Hal ini dapat kita lihat pada waktu diajukannya model Hakim Komisaris dalam konsep RUU KUHAP tahun 1974, dimana timbul keberatan-keberatan dari pihak Kepolisian maupun Kejaksaan, karena menganggap bahwa pengawasan dalam tingkatan pemeriksaan pendahuluan adalah wewenang masing-masing instansi penyidik yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Akibatnya sistem kontrol secara hierarkis dan terpadu hilang.

Saya sependapat dengan usul Penulis untuk tetap mempertahan-kan lembaga Praperadilan dengan memperluas objek kewenangan praperadilan (hal 71). Menurut hemat saya, dalam kondisi seperti sekarang ini, amatlah sulit diharapkan berjalannya sistem pengawasan dengan menggunakan model Hakim Komisaris, sekalipun misalnya diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang. Andaikatapun model Hakim Komisaris ini hendak diterapkan kembali sesuai RUU KUHAP maka implikasinya adalah merombak kembali seluruh tatanan sistem peradilan kita sekarang ini, untuk dikembalikan pada sistem tradisi Eropa Kontinental seperti pernah berlaku dahulu di jaman berlakunya Strafvordering (Rs.V). Hal ini berarti bahwa semua perundang-undangan yang berlaku sekarang ini yang menyangkut sistem peradilan harus diubah kembali, baik UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970), UU Pokok Kejaksaan (UU No. 5 Tahun 1991) dan maupun UU Pokok Kepolisian (UU No. 28 Tahun 1997).

Akhir kata, saya mengucapkan selamat atas penerbitan buku ini dan semoga memberikan manfaat yang cukup besar kepada para pembaca. Buku ini akan menambah pustaka dalam bidang hukum acara pidana yang sampai saat ini masih terbatas. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua, Amin.

 

Jakarta, 8 April 2009

Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution

 


* Untuk buku “PERJALANAN KUHAP SEPEREMPAT ABAD LEBIH: MASALAH SUBSTANSI DAN IMPLEMENTASI” karangan Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, (sekarang menjabat KABARESKRIM POLRI).

**Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.


0 Responses to “Seperempat Abad KUHAP”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Mei 2009
S S R K J S M
« Apr   Feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Blog Stats

  • 75,846 hits

%d blogger menyukai ini: