03
Agu
10

Pertanggungjawaban Pidana Direksi

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

T. Suhaimi, SH, M.Hum

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI

 Cetakan Pertama, 03 Agustus 2010

 Penerbit

BOOKS TERRACE & LIBRARY

Kompleks Metro Trade Center Blok B No. 21

Jl. Soekarno-Hatta, Bandung 40268

Telp/Fax : 62-22-7537555

Desain & Tataletak

Edi Nasution

ISBN  978-979-19401-3-9

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

 

~~oo~~

 

SAMBUTAN 

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

 

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua terminologi khusus yang selalu menjadi pusat perhatian kita yaitu kejahatan (misdrijeven/crimes) dan pelanggaran (overtredingen/infraction). Sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga keduanya dibedakan karena masing-masing memiliki defenisi yang cukup jelas dan konsisten, serta dengan kriteria yang satu sama lain berbeda pula.

Sehubungan dengan itu, kejahatan berdasarkan konsep kriminologi dibedakan ke dalam dua kategori umum, yaitu Mala in se dan Mala prohibita. Mala in se adalah kejahatan dalam arti sosiologis, dimana kejahatan dalam perspektif masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, sebuah kejahatan tetaplah kejahatan meskipun tidak dituliskan dan ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Sementara Mala prohibita adalah kejahatan dalam perspektif yuridis, yaitu perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut dirumuskan, ditulis dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Cesare Lambroso (1835-1909) dalam teorinya the born criminal, mengatakan bahwa penjahat lahir sejak ia dilahirkan, akan tetapi Enrico Ferri (1856-1929) berkeyakinan bahwa kejahatan adalah pengaruh dari berbagai faktor sosial, ekonomi, serta faktor lingkungan lainnya. Imbas dari cara memahami kejahatan dari segi positivistik tentunya akan menjurus terhadap apa yang dilarang oleh undang-undang. Dari hal ini dapat diungkapkan bahwa hukum dalam arti kejahatan, terbatas terhadap apa yang dituangkan dalam undang-undang. Pandangan ahli hukum pidana dalam memberikan arti kejahatan sering menimbulkan kekeliruan tersendiri, dimana kejahatan hanya dipandang sebagai produk, misalnya saja sebagai produk undang-undang. Seseorang jahat karena undang-undang mencapnya demikian, dan kejahatan juga ditafsirkan sebagai produk sosial karena latar belakang kemiskinan, diskriminasi rasial, kebodohan, dan sebagainya.

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata aliran klasik atau aliran positivis tidak dapat bertahan lama karena aliran-aliran ini kembali mendapat kritikan dari aliran atau mazhab sosiologis. Seperti Donald R. Gressey (1971) yang mengatakan bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya, yaitu adanya hubungan antara variasi kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan itu terjadi, maka angka-angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dari proses-proses seperti misalnya gerak sosial, persaingan dan penentangan kebudayaan, ideologi, politik, agama, ekonomi. Dengan cara inilah sosiologi memaknai arti dari sebuah kejahatan. 

Mala prohibita atau malum prohibitum adalah istilah bahasa Latin yang mengacu kepada perbuatan yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang. Tindak Pidana Ekonomi atau white collar crimes dapat diambil sebagai contoh mala prohibita. Di lain pihak, terdapat apa yang disebut Mala in se atau malum in se  (sering pula disebut sebagai mala per se) adalah istilah bahasa Latin yang mengacu kepada suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat beradab. Dalam terminologi bahasa Inggris disebut sebagai natural crime. Istilah ini sudah sering dipergunakan dalam konteks hukum Indonesia, dan dalam beberapa tindak pidana seperti tindak pidana terorisme, sering pula digolongkan ke dalam kejahatan terhadap hati nurani (crimes against conscience). 

Terdapat pandangan mengenai penerapan kedua istilah tersebut. Jeremy Bentham menyatakan bahwa suatu tindakan yang tergolong mala in se, tidak dapat berubah (immutable), artinya dalam ruang manapun dan waktu tertentu kapanpun, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan jahat dan dilarang oleh Undang-Undang. Sedangkan suatu tindakan yang tergolong mala prohibita, dapat berubah (not immutable), artinya dalam ruang dan waktu tertentu yang berbeda, tindakan tersebut dapat saja tidak lagi dianggap sebagai perbuatan jahat dan dilarang oleh Undang-Undang.  

Menurut Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State (2007), kedua pembedaan tersebut hanya terdapat pada teori tradisional hukum pidana. Lebih lanjut beliau dinyatakan bahwa suatu perbuatan mungkin merupakan suatu delik di suatu komunitas masyarakat, namun tidak demikian dalam komunitas masyarakat yang lain karena perbedaan nilai moral yang dianut oleh masing-masing komunitas. Oleh karena suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu delik hanya ketika telah dilekati oleh sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang, maka semua delik adalah mala prohibita. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat menurut hati nurani seseorang (mala in se)  tetaplah bukan merupakan delik, jika atasnya tidak dilekati sanksi (hukuman/pidana).

Muladi (2004) berpendapat bahwa dalam sejarah tidak ada definisi yang jelas dan kriteria konklusi kualitatif sebagaimana yang terjadi dalam hukum Anglo Saxon yang merumuskan mala in se dan mala prohibita. Mala in se adalah “acts wrong in themselves”, sedangkan Mala Prohibita merupakan “acts wrong because they are prohibited”. Di Belanda kualifikasi tersebut lebih bermakna pada hukum acara yang akan ditempuh, seperti pengadilan manakah yang akan mengadili tindak pidana. Kejahatan diadili oleh Mahkamah yang lengkap dengan tiga hakim (full bench) dari “district court” (rechtbanken) atau oleh “politierechter” dengan hakim tunggal dari pengadilan distrik,  sedangkan pelanggaran oleh “cantonal judge” (kantonrechter), dengan hakim tunggal dari pengadilan distrik. Selanjutnya tindak pidana lalu lintas ringan dianggap sebagai “administrative offence” yang akan diproses melalui hukum acara administratif yang tidak sampai ke pengadilan. 

Mala in se dan mala prohibita sebenarnya diperlukan dalam hal hubungannya dengan kebijakan kriminal hukum pidana (criminal policy) dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana atau bukan. Mala in se atau mala prohibita diperlukan terutama berkenaan dengan berbagai sistem hukum yang tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hukum pidananya. Dalam sistem common law yang tidak berbasis perundang-undangan, suatu perbuatan tindak pidana ditentukan karena perbuatan itu mala in se atau mala prohibita.

Di Indonesia Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan akses dan kesempatan yang lebih luas bagi para pelaku usaha dalam berusaha dan mengembangkan usahanya. Pemerintah memberikan berbagai dorongan dan kemudahan, terutama untuk mempercepat proses pendirian suatu perusahaan. Demikian pula untuk tersebut. Lahirnya Undang-undang Perseroan Terbatas ini tidak terlepas kaitannya dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi yang tersebar ke seluruh penjuru dunia melalui globalisasi dan timbulnya perkembangan terhadap bisnis internasional. Di samping itu, hal ini juga telah mendorong pula adanya perubahan terhadap regulasi di bidang ekonomi untuk mengikuti perkembangan tersebut.

Tindakan yang dilakukan seseorang, terutama oleh organ Perseroan yang diduga melakukan kejahatan, dapat diuji berdasarkan kaedah hukum yang dilanggar apakah tindakan seseorang tersebut termasuk kategori tindakan yang merupakan mala in se atau perbuatan yang merupakan mala in prohibita. Tindakan yang termasuk mala in se, adalah perbuatan yang melawan hukum, ada atau tidak ada peraturan yang melarangnya misalnya mencuri, menipu, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang merupakan mala in prohibita adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum apabila ada aturan yang melarangnya misalnya aturan-aturan lalu lintas di jalan raya, dan aturan-aturan administrasi internal suatu lembaga. Apabila tindakan seseorang itu termasuk perbuatan mala in prohibita, ada kemungkinan dia hanya melanggar aturan administrasi dan tidak dapat dikenakan hukuman pidana melainkan hanya tindakan administratif. Namun, apabila tindakan yang dilakukan seseorang maupun stakeholder itu termasuk kategori mala in se, misalnya, dalam kasus obligor meskipun dana tersebut dikembalikan, unsur tindak pidananya tidak hilang, sedangkan pengembalian dana tersebut hanya merupakan unsur pertimbangan untuk memberi keringanan hukuman. 

Dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa para stakeholders maupun suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri; persona standi in judicio) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig handelen; tort). Penafsiran ini dilakukan melalui asas kepatutan (doelmatigheid) dan keadilan (bilijkheid). Dewasa ini, dalam upaya menghadapi dampak globalisasi, kemajuan informasi teknologi, dan ketebukaan pasar, mengharuskan perusahaan secara serius memperhatikan para stakeholder. Hanya taat kepada peraturan perundang-undangan belum cukup untuk melindungi perusahaan dari berbagai risiko tuntutan hukum, kehilangan partner bisnis maupun risiko terhadap citra perusahaan (brand risk). Tekanan secara nasional dan internasional sedang dan terus akan berlanjut untuk mempengaruhi perilaku bisnis korporasi.

Dalam konteks kejahatan korporasi, salah satu pertanyaan mendasar yang muncul adalah sehubungan dengan tanggung jawab hukum seseorang yang menjabat sebagai Direksi: apakah risiko hukumnya dapat dikategorikan sebagai Mala in se atau Mala prohibita.

Aktris Julia Roberts meraih Academy Awards pada tahun 2001 melalui filmnya Erin Brokovich yang menceritakan tentang seorang paralegal bernama sama dengan judul film tersebut, yang mengangkat kasus nyata yang terjadi di Amerika Serikat, dimana perusahaan Pacific Gas and Electric (PG&E Corporation) yang mengetahui bahwa salah satu unit stasiun kompressornya di Hinckley telah mencemarkan air di daerah tersebut.  Perusahaan itu tidak mengumumkannya tetapi justru berusaha meyakinkan para penduduk setempat dengan memberikan laporan pemeriksaan air di Hinckley yang hasilnya menunjukkan bahwa air di daerah mereka aman untuk dikonsumsi. Akibatnya, para pengguna air yang telah terkontaminasi sehingga mereka menderita berbagai macam penyakit dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia (industrial poisoning). Kasus ini menjadi salah satu kasus corporate crime terbesar dengan penjatuhan sanksi pidana berupa pembayaran ganti rugi dengan jumlah yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.

Kejahatan korporasi (corporate crime) merupakan  salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekenomian dan teknologi. Corporate crime bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan berserta kompleksitasnya. Di sisi lain, ketentuan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya. Salah satu contohnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) yang baru dikriminalisasi secara resmi pada tahun 2002.  Contoh lain adalah kejahatan dunia maya atau cyber crime yang sampai dengan saat ini pengaturannya masih mengundang tanda tanya. Akibatnya, banyak bermunculan tindakan-tindakan atau kasus-kasus illegal, namun tidak dapat dikategorikan sebagai crime (Singgih, 2005).

Tindak pidana (crime) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (harm), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau criminal liability (Hyman Gross, 1979). Yang pada gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau corporate liability mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (naturlijkee person). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas sociates delinquere non potest dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana (Rusmana, 2007). Jika seandainya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk dan atas nama suatu korporasi terbukti mengakibatkan kerugian dan harus diberikan sanksi, siapa yang akan bertanggungjawab? Apakah pribadi korporasi itu sendiri atau para pengurusnya ?

……………………………………………..

……………………………………………..

Dengan pendekatan identification tests/directing mind theory, dimana kesalahan dari anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi yang tidak menerima perintah dari tingkatan yang lebih tinggi dalam perusahaan,  dapat dibebankan kepada korporasi. Teori ini diadopsi di Inggris sejak tahun 1915, yaitu melalui kasus Lennard’s Carrying Co. Ltd v. Asiatic Petroleum Co., [1915] A.C. 705, at 713 (H.L.). Dalam kasus ini, Hakim Pengadilan berpendapat bahwa korporasi adalah sebuah abstraksi. Ia tidak punya akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri; kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang untuk tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen/perantara, yang benar-benar merupakan otak dan kehendak untuk mengarahkan (directing mind and will) dari korporasi tersebut……Jika Tuan Lennard merupakan otak pengarah dari perusahaan, maka tindakannya pasti merupakan tindakan dari perusahaan itu sendiri (Perguson, 1998).

………………………………………….

………………………………………….

Pendekatan lain yaitu the corporate culture model digunakan oleh Australia. Istilah corporate culture dapat kita lihat dalam Australian Criminal Code Act 1995 (Undang-undang Pidana Australia) yang didefinisikan sebagai berikut :

an attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or in the part of the body corporate in which the relevant activities take place”.

Menurut undang-undang ini, tanggung jawab pidana bisa dijatuhkan apabila terbukti: (1) dewan direksi korporasi dengan sengaja atau dengan tidak hati-hati (ceroboh) melakukan tindakan-tindakan (conduct) yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (authorize) atau mengizinkan (permit) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan; (2) agen manajerial korporasi tingkat tinggi (seperti direksi, komisaris, manajer) secara sengaja, mengetahui benar atau tidak hati-hati terlibat dalam tindakan-tindakan yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (authorize) atau mengizinkan (permit) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan; dan (3) ada budaya atau kebiasaan dalam tubuh korporasi yang menginstruksikan, mendorong, atau mengarahkan dilakukannya tindakan-tindakan pelanggaran (non compliance) terhadap peraturan-peraturan tertentu. Keempat, korporasi gagal membentuk dan mempertahankan budaya yang menuntut kepatuhan (compliance) terhadap peraturan-peraturan tertentu.

Namun di Kanada, bentuk pendekatan ini ditolak karena dinilai terlalu kabur atau samar-samar jika diterapkan untuk menentukan mens rea korporasi.

Menurut teori aggregation test yaitu dengan cara menjumlahkan (aggregating) tindakan (acts) dan  kelalaian (omission) dari dua atau lebih orang perorangan yang bertindak sebagai perusahaan, unsur actus reus dan mens rea dapat dikonstruksikan dari tingkah laku (conduct) dan pengetahuan (knowledge) dari beberapa individu. Inilah yang disebut dengan Doctrine of Collective Knowledge atau Doktrin Pengetahuan Kolektif.

Amerika Serikat juga mengadopsi teori aggregation test. Hal ini dapat di lihat dalam kasus United States v. Bank of New England (1987) 821 F2d 844. Bank of New England didakwa dengan tuduhan secara sengaja tidak melaporkan suatu transaksi mata uang.  Tuduhan ini terbukti karena yang dianggap sebagai ‘pengetahuan’ bank merupakan totalitas dari semua yang diketahui oleh para pegawai dalam ruang lingkup kewenangan mereka (Wikipedia.org).

Gobert menyatakan bahwa jika suatu korporasi tidak melakukan tindakan pencegahan atau melakukan due diligence guna menghindari melakukan suatu tindak pidana, maka hal ini akan tampak dari budaya dan kepercayaannya yang tercermin dari struktur, kebijakan, praktek dan prosedur yang ditempuh oleh korporasi tersebut. Pendekatan ini menggunakan teori Blameworthiness Test yang menolak pemikiran bahwa korporasi harus diperlakukan sama seperti halnya orang perorangan dan mendukung bahwa harus ada konsep hukum lain untuk menyokong pertanggungjawaban subyek-subyek hukum fictitious (korporasi). Hal ini merefleksikan struktur korporasi-korporasi modern yang umumnya terdesentralisasi dan dimana kejahatan tidak terlalu dikaitkan dengan perbuatan jahat atau kelalaian individual, tetapi lebih kepada sistem yang gagal untuk mengatasi permasalahan pengawasan dan pengaturan resiko (Wikipedia.org).

Di dalam korporasi para anggota direksi dan komisaris sebagai salah satu organ vital dalam badan hukum tersebut merupakan pemegang amanah (fiduciary) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan.  Di sini komisaris dan direktur memiliki posisi fiducia dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme  hubungannya harus  secara  fair. Menurut  pengalaman  common  law hubungan itu  dapat  didasarkan  pada teori  fiduciary duty [375 U.S. 180, 195-196 (1965)]. Hubungan fiduciary duty tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan candor atau keterusterangan (Black, 1990). Dalam memahami  hubungan pemegang kepercayaan (fiduciary  relationship) tersebut, common law mengakui bahwa orang  yang  memegang  kepercayaan  (fiduciary) secara  natural  memiliki  potensi  untuk  menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang  kepercayaan tersebut harus didasarkan  kepada standar  yang  tinggi (Charity Scott, 1989). 

Negara-negara common law seperti Amerika Serikat yang telah mempunyai standar yang jelas untuk menentukan apakah seorang direktur dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindakan yang diambilnya, yaitu didasarkan pada standar duty of loyality dan duty of care. Kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok (Janet Dine, 2001), sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuah trustee dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (duty of care) (Denis & Josephine, 1996). Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of loyality)(Joel Seligman, 1995). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan Fiduciary Duty dapat menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya (Philip Lipton dan Abraham Herzberg, 1992).

Doktrin atau prinsip fiduciary duty ini dapat kita jumpai dalam “Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. Pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi Lebih jelasnya pasal 97 ayat 2 UUPT menyatakan, bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Sedangkan Pasal 97 ayat 2 UUPT menetapkan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

Dalam konteks direktur, sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (standart of conduct) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur (Janet Dine, 1998).

Untuk membebankan pertanggungjawaban terhadap direktur atau pengurus korporasi, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban kewenangan yang dimilikinya.  Pengurus korporasi dalam hal ini harus dapat dibuktikan telah melanggar good faith yang dipercayakan padanya dalam menjalan korporasi atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip fiduciary duty.

……………………………….

……………………………….

Salah satu tolak ukur untuk memutuskan apakah suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (business judgment) yang tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip duty of care adalah: Pertama, memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar. Kedua, tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik. Ketiga, memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan (Detlev, 1989). Sehingga, apabila terbukti bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh direktur untuk memberlakukan suatu kebijakan korporasi yang didasarkan atas business judgment yang tepat dalam rangka meraih keuntungan sebanyak-banyaknya bagi korporasi, maka apabila ternyata tindakan yang diambil tersebut menimbulkan kerugian yang melahirkan pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dibebankan pada korporasi lainnya), tetapi dibebankan pada korporasi. Pertanggungjawaban oleh pengurus hanya dimungkinkan apabila terbukti terjadi pelanggaran duty of care dan duty of loyalty.

Apabila kita membandingkan dengan praktek yang dilakukan di Belanda, kita dapat melihat suatu beschikking tanggal 19 November 1987, NJ 1986, 125, Hoge Raad, yang menetapkan bahwa seseorang baru dapat dikatakan secara faktual memimpin dalam konteks tindak pidana korporasi hanya jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang bersangkutan (yang dalam kasus ini menyangkut dengan pemalsuan surat).  Namun kebijakan ini dinilai kurang tepat karena para pemimpin/direksi/pejabat korpoasi lainnya yang tidak secara langsung terlibat atau bekerja serampangan terbebas dari tanggung jawab (Jan Remmelink, 2003).

Kemudian dalam keputusan berikutnya dalam kasus yang sama, tanggal 16 Desember 1986, NJ 1987, 321, majelis hakim memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa dikatakan memimpin faktual apabila fungsionari atau pejabat yang bersangkutansekalipun berwenang dan secara masuk akal dapat melakukannyajustru tidak melakukan langkah-langkah untuk mencegah tindakan terlarang dan secara sadar menerima kesempatan yang kemudian muncul agar tindakan terlarang tersebut terlaksana.  Dalam situasi tersebut, menurut pengadilan, dianggal sengaja mendukung dilakukannya tindakan terlarang itu.  Dalam kasus yang diperiksa, penerimaan atas tindak pidana tersebut dianggap terjadi jika yang bersangkutan mengetahui bahwa dilakukannya tindak pidana secara faktual oleh korporasi (suatu bank) berkaitan langsung dengan apa yang didakwakan (Jan Remmelink, 2003).

Jika kita melihat praktek yang diterapkan di Kanada, berdasarkan Undang-undang Hukum Pidana Kanada, direksi dan pejabat korporasi lainnya dapat bertanggung  jawab secara pribadi. Alternatif lain yang dimungkinkan adalah mereka juga  dapat  dituntut  sebagai  pihak  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  yang  lain (Christopher & Natasha, 2003).

Private Member’s Bill C-284 di Kanada telah menetapkan bahwa penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap direksi dan pejabat-pejabat korporasi lainnya dimana mereka bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, dan mensahkan  (authorize) tindakan atau kelalaian yang menjadi tindak kejahatan. Jika direksi atau pejabat korporasi lainnya: (i) mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan atau kelalaian itu merupakan tindak pidana; (ii) mengetahui bahwa tindakan itu dilakukan atau akan dilakukan; dan (iii) tidak atau gagal mengambil langkah yang memungkinkan untuk mencegah dilakukannya tindakan itu, maka mereka dapat dipidana atau dibenbankan tanggung jawab.

Pendek kata, dengan pertimbangan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan korporasi baik bagi masyarakat, perekonomian, pemerintahan dan aspek-aspek lainnya yang berbahaya, bahkan lebih serius dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk kejahatan yang konvensional, maka harus ada konsistensi dan landasan yang solid dalam hukum untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Dalam berbagai hal harus terdapat pengaturan menyangkut pertanggungjawaban ini.

Selain itu diperlukan perhatian studi yang lebih mendalam, baik di kalangan akademis, profesional maupun aparat penegak hukum, guna membangun suatu kerangka teoritis bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini hendaknya diimbangi pula dengan upaya peningkatan kualitas dan kemampuan para penegak hukum yang akan menerapkannya. Mereka harus mampu dan kreatif untuk melakukan terobosan-terobosan hukum.

Medan, 03 Agustus 2010

Bismar Nasution Guru Besar Universitas Sumatera Utara


0 Responses to “Pertanggungjawaban Pidana Direksi”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Agustus 2010
S S R K J S M
« Apr   Okt »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Blog Stats

  • 75,846 hits

%d blogger menyukai ini: