02
Nov
12

Melacak dan Merampas Aset Ilegal

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

MELACAK DAN MERAMPAS ASET ILEGAL

Hak Cipta@ Komjen Pol Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc.

Cetakan Pertama, Agustus 2012
xii + 270 hlm + Bibliografi + Indeks

Penerbit
BOOKS TERRACE & LIBRARY
Kompleks Metro Trade Center Blok B No. 21
Jl. Soekarno-Hatta, Bandung 40268
Telp/Fax : 62-22-7537555

Tataletak & Editor
Edi Nasution

ISBN 978-602-18644-3-2

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

____ooo____

RESENSI

Di dalam Kata Pengantar bukunya ini, Susno Duadji mengatakan bahwa buku ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran yang kerap kali muncul setelah penulis tidak lagi menjabat sebagai Wakil Kepala PPATK semasa kepemimpinan bersama Bapak Dr. Yunus Husein, SH, LL.M. Namun karena keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga penulisan buku agak cukup lama baru dapat diselesaikan. Buku ini diberi judul “Melacak dan Merampas Aset Ilegal”, adalah mengingat perkembangan pemikiran yang ada sekarang dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan kejahatan ekonomi lainnya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa rezim anti pencucian uang menggunakan paradigma baru dalam penanganan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), yaitu dengan menggunakan metode pendekatan follow the Money (mengikuti aliran uang) untuk melacak hasil-hasil kejahatan luar biasa tersebut hingga ke pusat-pusat keuangan di luar negeri. Meskipun PPATK yang berperan sebagai FIU telah berhasil melacak “uang haram” (misalnya dari praktik korupsi dan suap) disembunyikan dalam industri perbankan negara lain, namun untuk mengembalikannya ke dalam negeri masih banyak mengalami hambatan, terlebih-lebih karena perbedaan sistem hukum antar negara. Faktor penghambat utama lainnya adalah keterbatasan dana operasional dan keahlian yang dimiliki aparat penegak hukum di negara-negara berkembang sehingga menimbulkan kesulitan dalam upaya menjalin dan membina hubungan kerjasama antar lembaga-lembaga yang kompeten di bidangnya masing-masing, baik secara domestik maupun internasional.

Melihat dampak buruk yang ditimbulkan oleh extraordinary crime yang umumnya dilakukan oleh “penjahat kerah putih” (white collar crime) ini, maka diperlukannya upaya-upaya yang luar biasa pula untuk dapat mencegah dan memberantasnya. Adapun salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat extraordinary crime tersebut, adalah dengan melakukan upaya pengembalian aset (asset recovery). Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006, dan selain itu telah mengatur pula Mutual Legal Assistance (MLA) di bidang hukum pidana, dimana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbal-balik).

Untuk merampas aset pelaku extraordinary crime, dengan mengacu pada UNCAC 2003 tersebut, dapat dilakukan baik secara pidana maupun perdata. Ada 4 (empat) tahapan yang harus dilalui bila menggunakan jalur pidana, yaitu: (1) pelacakan aset bertujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan; (2)dalam rangka pembekuan atau perampasan untuk sementara dilarang menstransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memidahkan harta kekayaan; (3)penyitaan aset merupakan pencabutan harta kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten; (4) pengembalian dan penyerahan aset illegal tersebut kepada negara korban. Namun disamping itu, perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada “negatiation plea system” atau “plea bargaining system”, dan juga melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan.

Dengan demikian keberadaan UNCAC sebagai instrumen internasional tentunya sangat penting, sebagai bukti adanya kerjasama intrnasional dalam upaya pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Mengingat adanya perbedaan sistem hukum antar Negara, maka UNCAC menyarankan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkam perampasan aset ilegal tanpa pemidanaan (Non-Conviction Based Forfeiture/Asset Forfeiture), di mana UNCAC tidak terfokus hanya pada satu tradisi hukum, misalnya common law atau civil law saja. Dalam penyusunan aturan perampasan aset ilegal tersebut dengan memperhatikan 36 (tiga puluh enam) konsep kunci (Key Concept) yang tersusun dalam 8 (delapan) “seksi kecil” sebagai penggolongan ruang lingkup dalam penggunaannya, yaitu: (1) Prime Imperatives; (2) Defining Assets and Offenses Subject to NCB Asset Forfeiture; (3) Measures for Investigation and Preservation of Assets; (4) Procedural and Evidentiary Concepts; (5) Parties to Proceedings and Notice Requirements; (6) Judgment Proceedings;(7) Organizational Considerations and Asset Management; dan (8) International Cooperation and Asset Recovery. Intinya adalah perampasan aset secara in rem, di mana tujuan penindakan adalah bendanya (hasil-hasil kejahatan) dan instrumen yang digunakan, bukan pelaku pengguna atau pemilik benda tersebut. Ketentuan seperti ini telah diterapkan di Amerika Serikat sejak tahun 1776 sebagai kekuatan hukum untuk melakukan tindakan perampasan terhadap kejahatan penjualan narkotika, baik instrumen yang digunakan maupun hasil tindak pidananya itu sendiri.

Jika dibandingkan dengan Konvensi PBB lainnya, UNCAC merupakan peraturan yang hanya memiliki ketentuan yang mengatur tentang perampasan in rem secara khusus, dan memberikan dasar hukum yang cukup sebagai acuan untuk negara yang melakukan kerjasama internasional dalam permasalahan kejahatan maupun keuangan serta penggunaan teknologi antara sesama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal upaya pengembalian aset. Ketentuan tersebut dituangkan pada Article 54 (1) (c) of UNCAC sebagai berikut: “Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”.

Pendeknya, perampasan in rem merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam tindakan perampasan pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana. Pada beberapa perkara, tindakan perampasan pidana tidak dapat dilakukan dan pada perkara tersebut perampasan in rem dapat dilakukan, yaitu dalam hal: (1) pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran; (2) Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung; (3) pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (Immune); (4) pelaku kejahatan memiliki keuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya; (5) si pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan; (6) aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tidak bersalah dan bukan pelaku atau terkait dengan kejahatan utamanya; (7) tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Sesungguhnya kelahiran UNCAC tidak dapat dipisahkan dari kecemasan dunia Internasional terhadap efek dan potensi negatif dari praktik korupsi. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan (2003), bahwa “Corruption hurts the poor disproportionately by diverting funds intended for development, undermining a government’s ability to provide basic services, feeding inequality and injustice, and discouraging foreign investment and aid”. Dalam perspektif lain, Presiden Amerika Serikat ke-16 melalui ungkapan keprihatinannya yang cukup terkenal, yaitu Honest Abe (“Abe yang jujur”), mencemaskan kehancuran negaranya di masa mendatang karena praktik korupsi dan begitu berkuasanya uang. Abraham Lincoln (1809-1865) mengatakan: “I see in the near future a crisis approaching that unnerves me and causes me to tremble for the safety of my country; corporations have been enthroned, an era of corruption in High Places will follow,and the Money Power of the Country will endeavor to prolong its reign by working upon the prejudices of the People,until the wealth is aggregated in a few hands, and the Republic is destroyed”.

Terakhir Susno Duadji mengatakan bahwa “paragrap-paragrap” tersebut di atas merupakan “pengantar” dari bukunya itu. Dan disadari sepenuhnya bahwa buku  dimaksud masih memiliki banyak kekurangan baik substansi maupun cakupan bahasannya. Untuk itu diharapkan para pembaca memberi saran dan kritik yang membangun guna perbaikannya. |EN|


0 Responses to “Melacak dan Merampas Aset Ilegal”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


November 2012
S S R K J S M
« Okt   Des »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Blog Stats

  • 75,846 hits

%d blogger menyukai ini: