02
Nov
12

Negeri Sang Pencuci Uang

Negeri Sang Pencuci Uang

Hak Cipta@ Dr. Yunus Husein, SH, LLM

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

Dr. Yunus Husein, SH, LLM

Negeri Sang Pencuci Uang, Cet. 1 Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, Agustus 2008

viii + 293 hlm + Bibliografi + Indeks, 14 cm x 21 cm

 

Disain & Tataletak

Edi Nasution

Karikatur

Wawan Setiadi

 

ISBN 978-979-18386-0-3

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

 

___ooo___

RESENSI

Sama seperti buku yang pernah dibuat oleh Dr. Yunus Husein yaitu Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, buku ini juga berisi kumpulan tulisan, baik artikel yang telah dipublikasikan oleh media massa maupun makalah yang dipresentasikan dalam berbagai seminar yang diselenggarakan di tanah air. Sebagai kumpulan tulisan tentu saja topik-topik bahasan yang ada di dalam buku ini bervariasi sehingga perlu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Setiap bagian berisi topik-topik yang relatif berkaitan, agar terstruktur dengan baik guna memudahkan pembaca memahami pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam buku ini. Namun demikian tidak terhindarkan pula adanya pokok-pokok pikiran yang relatif sama dalam beberapa tulisan.

Bagian pertama dari buku ini memaparkan sejumlah negara dan teritori pencucian uang di berbagai belahan dunia. Sedangkan bagian-bagian berikutnya, selain membicarakan pendekatan anti-pencucian uang (follow the money) sebagai paradigma baru dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan perlunya penerapan good governance, juga membicarakan beberapa kejahatan yang dipandang luar biasa (extra ordinary crime) seperti korupsi dan penyuapan serta illegal logging sebagai predicate crime dari praktik pencucian uang. Kesemuanya itu berdampak sangat buruk terhadap sistem ekonomi dan keuangan dari suatu negara, bahkan tatanan perekonimian dunia.

kejahatanDi era globalisasi sepertu sekarang ini, dari satu sisi kemajuan iptek yang telah kita raih tersebut menciptakan efektifitas dan efisiensi yang cukup signifikan di berbagai sektor kehidupan, namun di sisi lain, pelaku kejahatan juga telah memanfaatkannya untuk mengembangkan dan memperluas aktivitas kejahatan mereka hingga melampaui lintas-batas negara, seperti praktik pencucian uang telah menjadi transnational crime yang bisa saja dilakukan oleh Politically Exposed Persons (PEPs).

Menurut the Basle Committe on Banking Supervison (Customer Due Diligence for Banks, 2001), PEPs adalah “orang-orang terkemuka yang dipercaya untuk memegang fungsi publik termasuk pimpinan negara atau pemerintahan, politikus senior, pejabat tinggi, pejabat pengadilan atau militer, pejabat eksekutif dari badan usaha milik negara dan pimpinan partai”. Hasil-hasil kejahatan yang diterima oleh PEPs atau kerabatnya biasanya dipindahkan ke negara lain untuk dicuci, disembunyikan dan dilindungi. Hal ini bisa mereka lakukan dengan mudah dan cepat melalui private banking atau dengan memanfaatkan layanan e-commerce dan on-line banking melalui jaringan internet (Cyber-laundering).

Setahun lalu, tepatnya 17 April 2007, Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dalam kuliah umum yang disampaikan di Istana Negara sebagai rangkaian dari peringatan hari lahir PPATK yang ke-5 antara lain menyebutkan, bahwa “kemajuan sistem keuangan ini ibarat pisau bermata dua, di satu sisi membawa manfaat bagi masyarakat, yaitu makin efisiennya transaksi itu, tetapi di sisi lain menjadi faktor pendorong terjadinya berbagai kejahatan yang modus operandinya makin hari makin canggih”. Untuk itu beliau menambahkan, bahwa ”kebijakan anti pencucian uang yang efektif merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Atas dasar itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002. Undang-undang ini secara yuridis formal telah menggolongkan tindakan kriminal bagi perbuatan pencucian uang. Melalui Undang-Undang ini pula, dibentuk PPATK sebagai lembaga sentral yang mengkoordi-nasikan upaya anti pencucian uang, serta memberi landasan hukum yang kokoh bagi pencegahan dan pemberantasan money laundering di tanah air”.

Untuk lebih mengefektifkan rezim anti pencucian uang di Indonesia, berbagai instansi terkait dibawah koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan telah membuat Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk periode 2007-2011. Dalam sambutannya Menko Polhukam Widodo AS menyatakan bahwa Strategi Nasional dimaksud: pertama, merupakan kebijakan nasional yang dirumus-kan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan sebagai arah kebijakan dan kerangka pengembangan rezim anti pencucian uang Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan; kedua, pada dasarnya adalah upaya kita bersama untuk dapat mendu-kung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara sistematis dan tepat sasaran; dan ketiga, diharapkan dapat menjadi kerangka acuan kerja bagi semua pihak yang pada akhirnya diharapkan mampu membuahkan hasil konkrit dan nyata dengan menciptakan segala sinergi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh negara-bangsa Indonesia.|EN|


1 Response to “Negeri Sang Pencuci Uang”


  1. 1 hafidz
    Desember 8, 2012 pukul 3:45 pm

    horas…
    saya hafidz, saat ini saya sedang menyusun skripsi tentang ‘Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaga Asuransi’.Apabila saya ingin mendapatkan buku ini dimna? Apakah ada saran refrensi buku lain dari bapak? Dan apabila akan riset, ke instansi mana saja?
    termksh


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


November 2012
S S R K J S M
« Okt   Des »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Blog Stats

  • 75,846 hits

%d blogger menyukai ini: