02
Nov
12

Yunus Husein: Nakhoda PPATK 9 Tahun

YUNUS HUSEIN : NAKHODA PPATK  SEMBILAN TAHUN

Penyusun

Hartono, Edi Nasution, Natsir kongah, Zainal Muttaqin, dan Djoko Kurnidjanto 

Disain & Editor

Perpustakaan PPATK

Foto Cover: Harian Rakyat Merdeka

Cetakan pertama: Oktober 2011

viii + 205 hlm

Penerbit

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Jl. Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia

Telephone: +6221-3850455, Facsimili: +6221-3856009

Website: www.ppatk.go.id, Email: contact-us@ppatk.go.id

ISBN 978-602-9285-04-8

___ooo___ 

RESENSI

SESUAI dengan judul buku ini menceritakan sosok Yunus Husein sebagai “nakhoda” dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama sembilan tahun. Pada tahun 2002, Presiden Megawati mempercayai Yunus Husein untuk memimpin PPATK, dengan harapan Yunus Husein dapat membangun dan mengembangkan PPATK sebagai financial intelligence unit (FIU) yang handal dan national focal point yang efektif dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Kemudian pada tahun 2007, Yunus Husein ditunjuk kembali sebagai Kepala PPATK di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dan ditambah lagi setahun untuk mempersiapkan struktur organisasi PPATK yang baru berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai pimpinan sebuah lembaga intelijen di bidang keuangan di Indonesia, Yunus Husein tidak pernah merasa ragu dan khawatir untuk membongkar kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh siapapun orangnya, pejabat Negara sekalipun. Tapi siapa menyangka kalau di balik keberhasilannya membangun dan mengembangkan PPATK sebagai FIU handal dan national focal point yang efektif dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, Yunus Husein yang dilahirkan pada tahun 1956 di Indonesia bagian timur, tepatnya di Kota Mataram, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebelumnya pernah mengalami masa-masa getir dan pahit yang penuh tantangan dan perjuangan keras dalam kehidupannya. Mulai dari sekolah dasar hingga tingkat lanjutan atas, Yunus Husein bersekolah di Mataram. Merasa perekonomian keluarga tidak mampu menopang cita-citanya untuk dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, Yunus Husein pun memutuskan untuk “hijrah” ke Ibukota. Kesan mendalam yang tak dapat dilupakannya ketika itu, orangtuanya dengan terpaksa menjual sebuah mesin jahit untuk biayanya pergi ke Jakarta.

Setelah berada di Jakarta, pada tahun 1974 Yunus Husein mencoba untuk mengikuti seleksi SKALU (Sekretariat Kerjasama Lima Universitas) — sekarang disebut Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) — di Universitas Indonesia jurusan Fakultas Hukum. Keberuntungan pun berpihak pada Yunus Husein. ia diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UI. Tapi, tantangan Yunus Husein untuk menggapai cita-cita tak berhenti di situ. Dia terbentur persoalan biaya kuliah. Ketika itu, setiap mahasiswa baru diharuskan membayar uang kuliah Rp 60 ribu, sedangkan uang yang ada hanya setengahnya. Harapan untuk dapat kuliah di Fakultas Hukum UI sebetulnya sudah hampir pudar. Tanpa memiliki uang yang mencukupi waktu itu dia sudah pesimistis bisa mengenyam pendidikan di Jakarta. Tapi Allah SWT ternyata masih sayang pada Yunus Husein. Dia diterima menjadi mahasiswa meski harus membayar kuliah dengan mencicil tiga kali.

Kalau hendak ke kampus mau kuliah, Yunus Husein tidak jarang menumpang kendaraan truk militer karena terbatasnya uang saku. Ketika hampir tiba di tujuan, beruntung kalau pas lampu merah dan truk berhenti, sehingga ia dapat turun lebih mudah. Tetapi sering kali truk militer tersebut tidak berhenti karena lampu hijau dan tetap berjalan sehingga ia harus melompat dari ketinggian truk. Untuk itu, tentu saja diperlukan kiat khusus agar tidak jatuh terjerembab. Kerap kali, meskipun sang supir tau ada mahasiswa yang sering menumpang namun sang supir iseng dan truk terus melaju. Truk itu baru berjalan pelan setelah agak jauh dari kampus UI Rawamangun. Begitupun keadaannya tidak pernah membuat dirinya merasa minder dan malu terhadap kawan-kawannya sekampus. Karena sangat senang bergaul dan berorganisasi, ia dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa FHUI untuk periode 1979-1980, dan staf Redaksi Majalah Hukum dan Pembangunan FHUI selama tiga tahun (1978-1981).

KejahatanSetelah lulus dari Fakultas hukum UI, Yunus Husein diterima menjadi pagawai Bank Indonesia pada tahun 1981, dan tidak lama kemudian ia mendapat beasiswa dari Bank Indonesia untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke Amerika Serikat. Pada tahun 1986, gelar Master of Laws (LL.M) dalam International Legal Studies diperolehnya dari Washington College of Law, The American University, Washington D.C. USA. Sepulang dari Amerika Serikat ia kembali menjalani rutinitasnya bekerja di Bank Indonesia, dan karier Yunus Husein pun semakin mengkilap. Sejumlah jabatan pernah ia pegang, antara lain: Staf Pemeriksa Bank (1982-1985), Kepala Seksi diperbantukan pada Duta Besar RI untuk Uruguay Round di Jenewa (1991-1992), Ketua Tim/Kepala Bagian Hukum menangani masalah perbankan sampai tahun 1999, Deputi Direktur Direktorat Hukum BI (2001-2002), Deputi Direktur Hukum memimpin Direktorat Hukum BI (2002). Di sela-sela kesibukan bekerja di Bank Indonesia, dan karena kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan, Yunus Husein mengambil program S3 di Fakultas Hukum UI. Dengan ridho Allah SWT, diiringi kemauan yang kuat dan perjuangan yang gigih serta dorongan kuat keluarga, akhirnya gelar doktor dalam bidang Ilmu Hukum berhasil diperolehnya pada tahun 2003.

Di sela-sela kesibukannya bekerja di Bank Indonesia, ia masih dapat memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk mengajar di berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri sebagai dosen tidak tetap, baik di Jakarta maupun di kota-kota lain. Sampai sekarang ia masih mengajar mata kuliah Hukum Perbankan untuk program regular dan ekstensi FHUI; mata kuliah Hukum Perbankan untuk program S2 (eksekutif) dan Notariat FHUI; mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan Program Pascasarjana Universitas Pancasila; mata kuliah Bahasa Inggris Hukum FH Jayabaya; mata kuliah Hukum Perbankan Universitas Yarsi; serta mata kuliah Hukum Perbankan dan Hukum Anti Money Laundering di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Menjalani karier dengan penuh amanah dan berprestasi membuat Yunus Husein mulai dilirik ”Ring Satu” negara ini. Ia kemudian dipercaya Megawati Soekarnoputri (Presiden RI ketika itu) untuk menjabat sebagai Kepala PPATK di tahun 2002, dimana ia sebelumnya telah diberi tahu oleh Gubernur Bank Indonesia untuk memegang jabatan itu dan ia bersedia menerimanya.

Yunus Husein selalu pasrah pada takdir Tuhan Yang Maha Kuasa dan bersedia pula mengemban tugas yang tidak ringan itu dengan tulus dan ikhlas. Ancaman yang bisa berakibat fatal pada nyawa dan keluarganya tidak lagi dihiraukan. Pria berdarah Minang berpenampilan kalem dan sederhana ini pun akhirnya bersedia menerima tanggung jawab sebagai ‘nakhoda’ PPATK.

Nama lembaga yang ia pimpin mungkin masih terdengar asing oleh sebagian telinga masyarakat karena PPATK memang baru dibentuk dan belum beroperasi secara penuh. Meski bertugas menghadapi kejahatan, namun lembaga yang dikomandoi Yunus Husein ini tidak dipersenjatai.

Dalam jabatan baru ini, lembaga yang dipimpinnya itu memang hanya bertugas menerima laporan-laporan transaksi keuangan dari penyedia jasa keuangan bank dan nonbank, akan tetapi data ini olehnya tidak sekadar dilihat atau dianalisis semata. Data laporan itu setelah dianalisis kemudian diteruskan ke Kepolisian atau Kejaksaan Agung apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya. Boleh dikatakan bahwa lembaga yang dipimpim Yunus Husein ini merupakan kunci bagi terkuaknya kejahatan kerah putih yang modus operandinya cukup rumit dan canggih.

Pelaku tindak pidana yang bakal dihadapi Yunus Husein nantinya bukan penjahat kelas teri yang bekerja secara amatiran. Ia harus menghadapi kejahatan terorganisasi yang tidak mustahil memiliki jaringan internasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) ada 15 tindak pidana yang ditangani PPATK dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan awal dari pencucian uang, diantaranya korupsi, penyuapan, penyelundupan, perdagangan anak dan wanita, kejahatan di bidang perbankan, perdagangan narkotik dan psikotropika, penculikan, terorisme, serta penggelapan, yang kesemuanya itu dianggap menghasilkan uang haram.

Menghadapi para pelaku kejahatan kelas dunia itu, tak ayal lagi, risiko yang dihadapi pun semakin tinggi dan riskan. Bahkan, bukan tidak mungkin, nyawa menjadi taruhannya. Ketika bertemu dengan salah seorang mitra kerjanya yang berpangkat kolonel dari Negeri Gajah Putih, Thailand, pernah mewanti-wanti agar ia berhati-hati dengan pekerjaan seperti ini karena para pelaku pencucian uang biasanya mengincar ketua lembaganya. Tak jarang, Yunus Husein mendapat ancaman, bahkan rayuan baik secara halus maupun kasar. Pernah suatu ketika ia harus menginap di kantor untuk menghindari teror dan ancaman fisik.

Tentu saja Yunus Husein memahami berbagai macam risiko yang akan dihadapinya. Ia pun sadar bahwa pekerjaan barunya ini akan membawa dirinya berlawanan dengan para pelaku kejahatan terorganisir dan lintas batas negara ini. Tetapi, ia tetap optimis dan jalan terus menjalankan tugas yang diembannya. Karena berdasarkan agama yang dianutnya, bahwa tugas seperti itu dalam Islam adalah pekerjaan nahi mungkar. Tugasnya itu dipandang mulia karena merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mencegah dan memberantas hal-hal yang batil. Hal ini membuat motivasinya lebih kuat untuk dapat melaksanakan tugas yang diembannya dengan sebaik-baiknya.

Dalam konteks pelaksanaan tugasnya itu, Yunus Husein menukil ajaran Islam tentang jihad dan kematian. Ia menguraikan bahwa bila diri ini berjihad, bukan berarti ajal kita dimajukan. Sebaliknya, bila diri ini menghindar dari jihad, ini tidak berarti ajal kita bisa dimundurkan. Dengan kata lain, kematian itu sudah pasti waktu datangnya.

Dahulu pada masa Nabi, kisahnya, pernah terlahir panglima perang Islam yang sangat terkenal, namanya Khalid bin Walid. ‘Pedang Allah’ ini begitu sering terjun dalam peperangan membela agama, namun ia tidak pernah menemui ajalnya. Khalid justru wafat di peraduannya. Kematian yang sangat Khalid sesalkan. Karena itu, tidak ada alasan untuk menampik pekerjaan yang penuh risiko hanya disebabkan takut mati.

Sosok pria santun yang gemar membaca dan menulis ini mengaku bahwa keluarganya tidak keberatan atas jabatan yang penuh resiko itu. Baginya bekerja itu merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perbuatan baik yang Insya Allah kelak bakal mendapatkan gancaran pahala yang setimpal dengan perbuatan baik kita.

Selain bersiap menghadapi ancaman yang bisa merenggut nyawanya, Yunus Husein juga harus menata dan membenahi lembaga yang untuk pertama kalinya didirikan di Indonesia itu dari nol. Ia harus berjibaku merekrut pegawai, menentukan lokasi kantor, membuat sistem pelaporan transaksi keuangan hingga penyusunan peraturan untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor.

Sejauh ini memang belum satu pun pihak yang disidik berkaitan dengan pelanggaran pencucian uang. Tetapi ke depan mulai Oktober 2003, begitu pelaporan sudah mulai masuk maka lembaga yang dipimpinnya itu melakukan kerja analisis dan hasil analisis PPATK ini kemudian disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Nah, mulai dari situlah nanti akan banyak pihak yang merasa dikejar-kejar pihak yang berwajib.

Yunus Husein optimis PPATK bisa efektif menekan kejahatan pencucian uang. Hanya saja ia mengingatkan bahwa dalam hukum itu terdapat tiga komponen yang sangat menentukan dan satu sama lain tidak terpisahkan, yakni substansi, infrastruktur, dan budaya. Untuk substansi, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan seperangkat aturan hukum lainnya kendati dinilai masih ada kekurangan. Sedangkan infrastrukturnya sudah tersedia PPATK dan menyusul Komite Koordinasi Nasional untuk Pencucian Uang. Namun dari segi budaya yang menyangkut masalah mental, kita di Indonesia masih belum cukup bagus. Faktanya memang demikian, dan semua orang sudah tahu akan hal itu. Di Indonesia yang berjalan adalah power dan uang, bukan sistem. Jadi kalau orang jahat yang menguasai power dan uang, maka sangat sulit mengharapkan adanya kebaikan dan keadilan di negeri ini.

Dalam berbagai kesempatan Yunus Husein menjadi pembicara dalam seminar mengenai Hukum Perbankan, Kepailitan, Money Laundering, dan Know Your Customer antara lain pada International Conference on Money Laundering and Asset Forfeiture di Bangkok (2001), International Conference of Combating Money Laundering and Terrorist Financing yang diselenggarakan oleh Pemerintah RI dan Australia, Denpasar (2002), Seminar Memahami UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Jakarta (2003); Konferensi Internasional tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan oleh DEPLU di Bandung (2003), International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (2003); Pertemuan APEC STAR di Chilie (Maret 2004); Asia Pacific Financial Crime Confrence and Exihibition (September 2004); Seminar for Non Egmont Member di Bangkok (Oktober 2004); FATF/APG Joint Plenary di Singapura (Juni 2005).

Yunus Husein juga pernah sebagai Ketua Delegasi RI dalam face-to-face meeting dengan Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering di Singapura (Januari 2003) dan di Tokyo (Juni 2003); Memimpin sidang tahunan APG di Perth, Australia (Juli 2007) dan di Bali (Juli 2008); dan memimpin High-level Mission ke Timor Leste (2007).

Pernah pula menjadi Anggota Tim RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, Anggota Tim RUU Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000), Wakil Ketua Tim RUU Perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (2003), Wakil Ketua Tim RPP tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (2003), Anggota Tim Panitia Penyusunan RUU tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Pendanaan Terorisme, Anggota Tim Panitia Penyusunan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban (2005-2006).

Selain itu Yunus Husein menjadi Anggota Tim Konsultasi Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN (2002-sekarang); Ketua Bidang Publik Komite Nasional Kebijakan Governance; sebagai Co-Chair (Ketua Bersama) Asia Pacific Group (APG) periode 2006-2008 bersama-sama dengan Mr. Mick Keelty, Kepala Kepolisian Federal Australia (Australian Federal Police/AFP). Yunus Husein terpilih sebagai Co-Chair APG menggantikan Mr. Nobuyoshi Chihara (President JAFIO) Jepang. Yunus Husein secara aklamasi akan menjabat sebagai Co-Chair APG periode 2006-2008 bersama-sama dengan Mr Mick Keelty, Kepala Kepolisian Federal Australia (Australian Federal Police/AFP). Terpilihnya Yunus Husein tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno, 9th Annual Meeting of the Asia/Pacific Group (APG) on Money Laundering yang diselenggarakan di Manila, Philippina pada tanggal 3 sampai dengan 7 Juli 2006. Sidang APG tersebut dihadiri oleh lebih dari 250 orang peserta yang berasal dari 32 negara/yurisdiksi anggota APG. Delegasi RI dipimpin Yunus Husein, dan beranggotakan wakil dari Bank Indonesia, Bapepam, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Deplu, dan KBRI Manila. Kemudian pada tahun 2009 diangkat pula sebagai Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menunjuk Yunus Husein untuk memimpin PPATK untuk Masa Bakti 2006-2010. Yunus Husein secara resmi mengangkat sumpah untuk jabatan Kepala PPATK yang kedua kalinya di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Bagir Manan di Gedung MA Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2006. Yunus Husein memandang bahwa pengangkatannya kembali sebagai Kepala PPATK merupakan sebuah kepercayaan dan karena itu ia berjanji akan bekerja sebaik-baiknya. Amanah itu akan dijalankannya dengan menempatkan kepercayaan tersebut pada pundak, bukan pada genggaman apalagi kepalan tangan. Di bawah kepemimpinan Yunus Husein sebagai Kepala PPATK untuk Masa Bakti sebelumnya, Indonesia berhasil keluar dari NCCTs List, yaitu daftar negara dan teritori yang tidak koperatif dalam menjalankan rezim anti pencucian uang, yang diumumkan oleh FATF.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar pada tanggal 22 Oktober 2010, jabatan Yunus Husein sebagai Kepala PPATK diperpanjang lagi selama satu tahun. Yunus Husein tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan diangkatnya Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang baru paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU TPPU yang baru itu, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 94 butir b. Dengan demikian pada bulan Oktober 2011 mendatang Yunus Husein tidak lagi memimpin PPATK karena masa tugasnya di lembaga intelijen di bidang keuangan itu telah berakhir dengan masa pengabdian selama sembilan tahun. Cukup lama memang ia menguras pikiran dan tenaga untuk dapat membangun dan mengembangkan PPATK sebagai focal point yang efektif dan efisien dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dengan berakhirnya masa tugas sebagai Kepala PPATK, sebagai pejabat Bank Indonesia tentu saja ia akan kembali lagi bertugas di bank sentral Indonesia itu.|EN|


0 Responses to “Yunus Husein: Nakhoda PPATK 9 Tahun”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


November 2012
S S R K J S M
« Okt   Des »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Blog Stats

  • 75,846 hits

%d blogger menyukai ini: