31
Mei
13

PEMULIHAN ASET DENGAN PENYITAAN

PEMULIHAN ASET (ASEET RECOVERY) DENGAN MENYITA ASET ILEGAL

Oleh: Edi Nasution

PENGANTAR

B

eberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia seperti United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances (1988), United Nations Convention on Transnational Organized Crime (2000), dan United Nations Convention against Corruption (2003). Konvensi-konvensi PBB tersebut antara lain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya konvensi-konvensi PBB tersebut mengharuskan pemerintah Indonesia menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam konvensi-konvensi tersebut.

ML22

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip rule of law yaitu: adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam konteks ajaran “negara kesejahteraan” (welfare state) pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.[1]

Berangkat dari kondisi di atas, terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan. Pelaku tindak pidana, secara curang dan berlawanan dengan norma dan ketentuan hukum, mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan juga memungkinkan terakumulasinya sumber daya ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang seringkali digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, kejahatan berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan.[2]

Menyita dan merampas hasil dan intrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, pasal 28H (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.[3]

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa ketentuan pidana di Indonesia sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita serta merampas hasil dan instrumen tindak pidana seperti dalam KUHP, KUHAP, dan beberapa ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan aset (harta kekayaan) hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sementara dalam praktiknya terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu, contohnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan, atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan juga karena sebab-sebab yang lainnya.

next see:
DENGANMENYITASETILEGAL_PAPER_EDINST_10JUNI20130.pdf

0 Responses to “PEMULIHAN ASET DENGAN PENYITAAN”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Mei 2013
S S R K J S M
« Des   Jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 75,846 hits

%d blogger menyukai ini: