29
Jan
14

Peraturan Anti-Money Laundering

buku1Judul buku

Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

viii + 542 hlm, 15 cm x 21 cm

Cetakan Partama,  Desember 2013

Tim Penyusun:

Kamil Razak, Soegijono Setyabudi, Fithriadi, Syahril Ramadhan, Isnu Yuwana, Syahrijal Syakur, Beni Putra, Ina Purwantini Rahayu, Ferti Srikandi Sumanthi, Listawati, Taufan Setia Prawira, Arief Kurniawan, John Swatrahadi, Permana, Dini Rahayu, Fika Hanum, Shinta Wijayanti, Marina Ayu Harsuci, Eti Purwaningsih, Nurul Hidayati Sukriyo, Citra Cahyaning, Andre Maytandi, Sutrisno Wibowo, Cucu Cinta Rahayu

 

Tataletak

Edi Nasution

 

Dicetak oleh:                                          

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120

Indonesia

 

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel  atau karangan ilmiah.

 

======o0o======


 

KATA PENGANTAR

 

 

Assalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

ALHAMDULILLAH, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia yang begitu banyak termasuk diantaranya memberikan kesempatan, kemudahan, kekuatan serta kemampuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) khususnya Tim Penyusun dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, menyusun, dan mengembangkan pendokumentasian berbagai peraturan dan ketentuan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Genderang perang terhadap praktek dan tindak pidana pencucian uang telah ditabuhkan sejak disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) semakin mengobarkan semangat seluruh pemangku kepentingan “stakeholders” dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Disamping melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh UU TPPU, pada hakikatnya PPATK mengemban “tugas tambahan” dan tanggung jawab untuk terus menjaga dan menggelorakan semangat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan bersih dari tindak pidana pencucian uang. Tugas tambahan dan tanggung jawab dimaksud dilakukan dengan menyiapkan infrastuktur hukum memadai dan memastikan pemahaman serta tersosialisasinya infrastuktur dimaksud.

Dalam kontek menjaga dan menggelorakan semangat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang inilah, PPATK mengumpulkan dan kemudian menyusun buku yang merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan baik peraturan yang merupakan amanat langsung dari UU TPPU maupun “peraturan-peraturan mandiri” atau ketentuan yang dibentuk atau disusun dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih baik dan bersih dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Penyusunan buku ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan aktual yang dapat meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan rezim anti pencucian uang serta pendanaan terorisme di Indonesia. Pendokumentasian peraturan perundang-undangan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum, serta untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksananya yang terkait dengan pelaksanaan rezm anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Tindak lanjut dari pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme ini adalah melakukan kegiatan diseminasi peraturan perundang-undangan. Penyebarluasan pendokumentasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan ini merupakan salah satu bentuk dari kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh PPATK.

Akhir kata, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun atas penerbitan buku dokumentasi hukum ini. Kami berharap, buku dokumentasi ini bisa memberikan manfaat yang besar seluruh pemangku kepentingan termasuk keluarga besar PPATK untuk terus berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan bersih dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

 

Jakarta,      November 2013

 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan,

 

 

DR. MUHAMMAD YUSUF

 

DAFTAR ISI

 

Kata Pengantar____iii

Daftar Isi____v

 

A.    Payung Hukum 

1.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang____1

2.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme_____67

3.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang_____105

4.     Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencergahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang_____115

5.     Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan_____123

6.     Peraturan Kerpala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang_____155

7.     Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang_____165

8.     Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang_____179 

B.    Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi

9.     Peraturan Kepala PPATK No.: PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbakan, Pasar Modal dan Asuransi_____182

10.   Surat Edaran Kepala PPATK No.: S-316/1.02.1/PPATK/09/11 tanggal 8 September 2011 Perihal Pelaksanaan Penundaan Transaksi yang berindikasi tindsk Pidana Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan_____271

C.    Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

11.   Peraturan Kepala PPATK No.: PER-10/1.02.1/PPATK/09/11 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya_____214

12.   Peraturan Kepala PPATK No.: PER-11/1.02.1/PPATK/09/11 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos_____229

13.   Peraturan Kepala PPATK No.: PER-14/1.02.1/PPATK/10/11 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pegadaian_____251

D.    Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan

14.   Peraturan Kepala PPATK No.: PER-12/1.02.1/PPATK/09/11 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya_____274

15.   Peraturan Kepala PPATK No.: PER-09/1.02.1/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaki Mencurigaka dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan_____325

16.   Peraturan Kepala PPATK No.: PER-11/1.02.1/PPATK/09/12 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan_____389

17.   Peraturan Kepala PPATK No.: PER-11/1.02.1/PPATK/069/13 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan_____399

18.   Peraturan Kepala PPATK No.: PER-12/1.02.1/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyempaian Lapoaran Transfer Dana dari Dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan_____415

19.   Peraturan Kepala PPATK No.: PER-02/1/PPATK2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberatasan Tindak Pidana Pecucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan_____451

20.   Peraturan Kepala PPATK No.: PER-13/1.02.1/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan_____475

21.   Keputusan Kepala PPATK No.: KEP-47/1.02/PPATK/06/08 tentang  Pedoman Identifikasi Produk Nasabah, Usaha dan Negara Yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan_____477 

E.    Pengawasan Kepatuhan

22.   Peraturan Kepala PPATK No.: PER-10/1.02.1/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus_____485

F.    Kerjasama dan Koordinasi

23.   Peraturan Kepala PPATK No.: PER-04/1.03.1/PPATK/04/11 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Secure Online Communication_____499

24.   Peraturan Kepala PPATK No.: PER-08/1.02./PPATK/05/13 tentang Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan_____523

25.   Peraturan Kepala PPATK No.: PER-09/1.02./PPATK/06/13 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Secured Email Communication_____537


0 Responses to “Peraturan Anti-Money Laundering”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Januari 2014
S S R K J S M
« Nov   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 75,846 hits

%d blogger menyukai ini: