17
Apr
14

Tindak Pidana Pencuciaan Uang

1

 

MENGENAL, MENCEGAH, MEMBERANTAS

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

xiv + 611  hlm + Bibliografi + Indeks, 16 cm x 22 cm

Cetakan pertama,  17 April 2014

Hak Cipta@ Dr. Muhammad  Yusuf

 

Penerbit

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Jl. Ir. H. Juanda No. 35

Jakarta 10120

Tataletak

EDI NASUTION

 

 ISBN  978-602-9285-10-9

 

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa

izin penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel  atau karangan ilmiah.

 

 

RESENSI

Buku ini diluncurkan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, bertepatan dengan perayaan Ultah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang  ke-12 di Jakarta. Buku yang cukup tebal ini menguraikan banyak hal terkait dengan upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagai salah satu bentuk kejahatan yang semakin santer diperbincangkan oleh masyarakat luas di Indonesia. Untuk mencegah dan memberas money laundering ini, Indonesia telah memiliki suatu rezim anti-pencucian uang (AML Regime), dimana yang bertindak sebagai national focal point-nya adalah PPATK.

1

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.[1]Berdasarkan Undang-Undang, PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK, dan PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

PPATK merupakan suatu FIU yang memiliki bentuk administrative model. Dalam hal ini banyak berperan sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Suatu FIUbiasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakkan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisa laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. PPATK melakukan proses intelijen dan menyampaikan informasi intelijen keuangan kepada pihak penyidik yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana. Informasi intelijen keuangan tersebut dihasilkan oleh PPATK setelah sebelumnya melakukan analisis terhadap LTKM, LTKT, laporan transfer dana yang dikirimkan oleh PJK (penyedia Jasa Keuangan), laporan pembawaan uang tunai lintas batas dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai, dan laporan Transaksi dari PBJ (Penyedia Barang dan/atau Jasa).

Skema Pencucian Uang

1

Boleh dikatakan bahwa uang (money) adalah alasan utama orang untuk terlibat hampir dalam semua jenis kejahatan berat (serious crime), termasuk tindak pidana pencucian uang (money laundering). Dalam hal ini, money laundering adalah suatu cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil-hasil kejahatan (proceeds of crime) mereka.

Para ahli mengatakan bahwa maraknya praktek money laundering dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan,serta menghambat pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakatdi seluruh dunia. Selama dekade terakhir, globalisasi yang disertai olehpertumbuhan ekonomi bawah tanah yang melintasi perbatasan nasional (cross border),dan didorong oleh bisnis-bisnis ilegal, seperti perdagangan manusia, memproduksi dan memperjual-belikan narkoba, penyelundupan migran, perdagangan organ tubuh manusia dan senjata api, serta prostitusi dan pemerasan,ditengari telah menghasilkan keuntungan yang sangat besar sehingga meningkatkan permintaan untuk melakukan praktik pencucian uang.

Perang melawan praktek pencucian uang berarti kita terlibat dalamupaya mencegah kegiatan ilegal “daur ulang”terhadap “hasil-hasilkejahatan” (proceeds of crime). Namun untuk memerangi praktek pencucian uang ini dibutuhkanperangkat tambahanguna mendeteksi kejahatan asalnya (predicate crime), antara lain diperlukan adanya peraturan perundang-undangan anti-pencucian uang bagi untuk institusi keuangan (bank dan non-bank), perjanjian kerjasama antar lembaga pemangku kepentingan secara nasional dan internasional, tersedianya buku-buku panduan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang. Sehubungan degan itu, lembaga-lembaga yang erat kaitannya dengan sektor jasa keuangan, seperti bank dan profesi akuntan, diwajibkan untuk mempekerjakan orang-orang yang ahli di bidang anti-pencucian uang dan menerapkan sistem yang aman untuk mencegahnya.

Dalam dokumen PBB S/2004/616, para. 4. disebutkan bahwa “Prevention (crime) is the first imperative ofjustice, danthe Economic and Social Council (ECOSOC) menyebutkan bahwa “pencegahan kejahatan” (crime prevention) merupakan gabungan dari strategi dan langkah-langkah yang diupayakan untuk mengurangi risiko kejahatan. Dalam hal ini, ada bukti-buktiyang cukup meyakinkan bahwa strategi pencegahan kejahatan yang terencana tidak hanya dapat mencegah kejahatan dan adanya korban, tetapi juga mempromosikan keselamatan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara yang efektif secara berkelanjutan, dan pencegahan kejahatan yang bertanggung jawab juga akan meningkatkan kualitas hidup semua warga negara. Pendekatan yang demikian memiliki manfaat jangka panjang dalam rangka mengurangi biaya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana formal, serta biaya sosial lainnya yang disebabkan olehtindak kejahatan.

Sementara itu, dalam Resolusi ECOSOC Nomor 22/ 2005 tentangaksi mempromosikan “prevention crime” yang efektif, dimana UNODC diminta untuk mewujudkan pendekatan yang seimbang antara pencegahan kejahatan dan tanggapan-tanggapan peradilan pidana, dan juga untuk lebih mengembangkan inisiatif pencegahan kejahatan. Selanjutnya dalam Resolusi ECOSOC Nomor 24/2008 tentangpenguatan pencegahan kejahatan perkotaan: suatu pendekatan terpadu, negara-negara anggota didorong untuk mengintegrasikan pencegahan kejahatan ke dalam semua kebijakan sosial dan ekonomi yang relevan dan terprogram agar secara efektif mampu mengatasi kondisi di mana kejahatan dan kekerasan ituterjadi.

Dalam program crime prevention ini, kepemimpinan pemerintah di semua tingkatan diperlukan untuk menciptakan dan mempertahankan kerangka kelembagaan untuk pencegahan kejahatan yang efektif, dimanapembangunan sosio-ekonomi dan inklusi mengacu pada kebutuhan untuk mengintegrasikan pencegahan kejahatan menjadi suatu kebijakan sosial dan ekonomi yang relevan, dan untuk fokus pada integrasi sosial masyarakat yang berisiko, yaitu anak-anak, keluarga, dan kalangan pemuda. Kerjasama dan kemitraan antara departemen pemerintah dan otoritas, organisasi masyarakat sipil, sektor bisnis, dan warga negara sangat diperlukan mengingat sifat luas dari penyebab kejahatan,serta keterampilan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mengatasinya. Keberlanjutan dan akuntabilitas di bidang crime prevention hanya dapat dicapai jika tersedia sumber daya yang memadai untuk membangun dan mempertahankan program dan evaluasi yang dibuat, dan akuntabilitas yang jelas untuk pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pencapaian hasil yang direncanakan (target).Pengetahuan dasar strategi, kebijakan dan program harus didasarkan pada ilmu pengetahuan yang luas (multidisipliner), bersama-sama dengan bukti-bukti tentang masalah khusus kejahatan, penyebab, dan bebagai bentuk tipologinya. Namun demikian harus tetap diperhatikan bahwa keabsahan aturan hukum dan hak-hak asasi manusia yang diakui dalam instrumen nasional dan internasional harus dihormati dalam semua aspek pencegahan kejahatan.

Sesuai dengan standar PBB dan norma-norma tentang crime prevention, UNODC aktif memberikan kontribusi terhadap upaya internasional dan nasional untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan. Dalam hal ini, UNODC juga membantu permintaan negara-negara anggota untuk meningkatkan kapasitas pelaku utama pencegahan kejahatan dan pembutan sistem untuk dapat beroperasi secara lebih efektif, dengan perhatian khusus pada kelompok-kelompok rentan. Untuk itu, UNODC bekerja dalam kemitraan yang erat dengan mitra nasional dan regional, badan-badan PBB lainnya, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor bisnis, dan aktor utama lainnya. Disamping itu UNODC juga fokus pada pengembangan alat khusus dan manual dalam mendukung pembuatan kebijakan dan pemberian bantuan teknis.

Pencegahan kejahatan dapat dibagi menjadi strategi yang berorientasi pada orang, situasi, dan tempat. Namun akhir-akhir ini ada yang berorientasistrategi perpaduan antara orang dan tempat. Strategi yang berorientasi kepada orang biasanya dikenal sebagai “crime prevention through social development” (CPSD). Sedangkan strategi yang berorientasi pada tempat yang dikenal sebagai “crime prevention through environmental design”(CPTED). Ketika dikombinasikan dengan pendekatan situasional, strategi ini membentuk pendekatan holistik dan merupakan paket pencegahan kejahatan yang dipandang paling efektif.

Pencegahan kejahatan melalui pengembangan sosial (CPSD) bersifat jangka panjang, dan merupakan tindakan terpadu yang berhubungan dengan akar penyebab kejahatan. Tujuannya adalah untuk mengurangi faktor risiko yang dimulai orang, terutama anak-anak dan remaja di jalanan menuju ke arah tindakan kejahatan, dan membangun faktor pelindung yang dapat mengurangi risiko tersebut. Faktor risiko yang berhubungan dengan keterlibatan kriminal juga berkaitan dengan banyak masalah sosial lainnya, seperti penyalahgunaan dan penelantaran anak, narkoba dan penyalahgunaan alkohol, kegagalan sekolah, kehamilan remaja, dan pengangguran. Jadi, ketika orang-orang dan organisasi bekerja untuk mencegah kejahatan mereka sekaligus juga bekerja untuk membuat masyarakat menjadi sehat, aman dan berkelanjutan dalam banyak hal.

CPSD bekerja untuk membuat orang sehat, bertanggung jawab dan tangguh. Dalam masyarakat yang bebas (open society) akan selalu ada peluang dan godaan untuk berbuat salah — untuk mengambil keuntungan dari orang lain atau situasi untuk kepentingan kita sendiri. CPSD mempromosikan nilai-nilai masyarakat tentang non-kekerasan, menghormati orang lain dan harta benda mereka, serta membantu orang-orang muda menolak tekanan teman sebaya dan membuat keputusan yang baik.Pemrograman CPSD dapat terjadi pada tiga tingkatan:

Pertama,pada tingkat dasar, pencegahan kejahatan mengacu ke arah universal, dan program berbasis populasi seperti pendidikan umum dan kesehatan.

Kedua,pada tingkat menengah, pencegahan kejahatan mengacu pada program yang menargetkan orang-orang pada risiko tinggi untuk kegiatan kriminal. Tingkat ini akan mencakup program-program untuk pemuda beresiko meninggalkan bangku sekolah dan orangtua dengan risiko tinggi.

Ketiga,pada tingkat tersier, pencegahan kejahatan mengacu pada program rehabilitasi dan pengawasan terhadap pelanggar untuk mengurangi keterlibatannya dalam kejahatan.

Pencegahan kejahatan melalui disain lingkungan (CPTED) adalah tentang tempat,yaitu“lingkungan binaan”, yang dapat berupa target kegiatan kriminal atau lokasi di mana kejahatan sering terjadi. Disain yang tepat, penggunaan dan pemeliharaan lingkungan binaan yang efektif dapat menyebabkan penurunan kejadian dan ketakutan akan kejahatan, dan juga peningkatan kualitas hidup. CPTED ini saling melengkapi, dan terkait dengan strategi CPSD sebagai orang hidup dalam lingkungan yang dibangun dan pengaruh lingkungan binaan bagaimana orang berperilaku.CPTED didasarkan pada premis bahwa banyak kejahatan oportunistik dan kontekstual. Secara tidak sengaja, gangguan dan perilaku kriminal dapat difasilitasi oleh ruang yang tidak direncanakan dan dirancang, yang mengarah kepada peluang sebenarnya untuk kejahatan, serta peningkatan tingkat ketakutan. Dengan penggunaan prinsip CPTED secara efektif,maka kejahatan, gangguan perilaku dan takut akan kejahatan dapat dikurangi. Penerapan prinsip CPTED suatu perkembangan baru dalam mencegah kejahatan di masa depan, dan dengan menggunakan CPTED dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam perkembangan kejahatan yang ada. Dalam hal ini, ada empat prinsip kunci disain CPTED:

Pertama, natural access control— disain yang mengarahkan dan mempengaruhi orang untuk memaksimalkan kontrol dan pengawasan secara alami (misalnya desain eksterior dan interior sebuah bangunan, lansekap, pencahayaan, dan lalu-lintas yang menenangkan).

Kedua,natural surveillance— disain untuk memaksimalkan visibilitas dan memastikan pengguna yang sah untuk dapat mengamati dan memantau kegiatan di sekitar mereka dengan cara formal maupun kasual (misalnya kantor atau jendela apartemen dengan sightlines yang leluasa untuk area parkir atau area lain di mana kejahatan sangat mungkin terjadi).

Ketiga,territoriality — disain lingkungan fisik untuk menciptalan rasa aman yang dirasakan pengaruhnya. Orang yang memakai miliknyadi lingkungan mereka dapat membuat lebih sulit bagi pelaku untuk melakukan kejahatan atau gangguan.

Keempat, maintenance — peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan yang dibangun akan mendorong pengguna area tersebut untuk menghormati lingkungan mereka (misalnya menghapus grafiti dan sampah, menghindari pertumbuhan berlebih dari pagar rumah, memperbaiki pencahayaan dan memasang kunci yang baik).

Dalam United Nations Guidelines for the Prevention of Crime, Economic and Social Council resolution 2002/13, Annex diuraikan mengenai kerangka konsep, prinsip-prinsip dasar, organisasi, metode dan pendekatan, serta kerjasama internasional di bidang crime prevention sebagai berikut:

 

1.      Kerangka Konsep

Pencegahan kejahatan adalah tanggung jawab semua tingkat pemerintahan untuk menciptakan, memelihara dan mempromosikannya, di mana lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang dan semua segmen masyarakat sipil, termasuk sektor korporasi, dapat lebih berperan dalam mencegah kejahatan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pencegahan kejahatan terdiri dari strategi dan langkah-langkah yang berusaha untuk mengurangi risiko kejahatan yang terjadi, dan potensi dampak buruk bagi individu dan masyarakat, termasuk ketakutan akan kejahatan, dengan campur tangan pemangku kepentingan untuk mempengaruhi beberapa penyebabnya. Khusus untuk penegakan hukum (law enforcement), yang sebenarnya juga melakukan fungsi preventif, namun di sini tidak dibahas, mengingat cakupannya yang lebih komprehensif telah ada di dalam instrumen PBB lainnya.

Kehadiran suatu pedoman kejahatan memiliki tujuan dan berdampak pada korban dan masyarakat,serta memperhitungkan meningkatnya internasionalisasi kegiatan kriminal.Kerjasama (kemitraan) dan keterlibatan “masyarakat” merupakan elemen penting dari konsep pencegahan kejahatan.Memangistilah “masyarakat” dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda, namun esensinya dalam konteks ini adalah keterlibatan masyarakat sipil di tingkat lokal.

Pencegahan kejahatan mencakup berbagai pendekatan, antara lain termasuk:

(a)     mendorong kesejahteraan manusia dan mendorong sikap pro-sosial melalui tindakan sosial,ekonomi, kesehatan dan pendidikan, dengan penekanan khusus pada anak-anak dan pemuda, dan berfokus pada risiko dan faktor pelindung yang terkait dengan kejahatan dan korban (pencegahan melalui pengembangan sosial atau pencegahan kejahatan sosial);

(b)     perubahan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi keterlibatan korban danketidakamanan yang dihasilkan dari kejahatan dengan membangun inisiatif, keahlian dan komitmen anggota masyarakat (pencegahan kejahatan berbasis lokal);

(c)     mencegah terjadinya kejahatan dengan mengurangi peluang, meningkatkan risikoditangkap dan meminimalkan manfaat, termasuk melalui desain lingkungan  dengan memberikan bantuan dan informasi yang aktual kepadakorban potensial (pencegahan kejahatan situasional);

(d)    mencegah residivisme dengan membantu dalam reintegrasi sosial pelaku kejahatan dan mekanisme pencegahan lainnya (program reintegrasi).

 

2.      Prinsip-prinsip Dasar

Kepemimpinan pemerintah penting pada semua tingkat pemerintahan, yang harus memainkan peran kepemimpinan dalam mengembangkan strategi pencegahan kejahatan yang efektif dan manusiawi,serta menciptakan dan memelihara kerangka kerja institusional untuk implementasi dan kegiatan review.

Untuk pembangunan sosio-ekonomi dan inklusi perlu pertimbangan pencegahan kejahatan yang harus diintegrasikan ke dalam semua kebijakan sosial dan ekonomi yang relevan dan program, termasuk yang menangani ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan perencanaan kota, kemiskinan, marginalisasi sosial dan pengucilan. Penekanan khusus harus ditempatkan pada masyarakat, keluarga, anak-anak dan remaja yang beresiko.

Kerjasama/kemitraan harus menjadi bagian integral dari pencegahan kejahatan yang efektif, mengingat sifat penyebab kejahatan yang cukup luas, dan keterampilan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mengatasinya. Ini termasuk kemitraan kerja antar kementerian dan antara pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, sektor bisnis dan warga negara.

Pencegahan kejahatan memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk pendanaan untuk struktur dan kegiatan, untuk dipertahankan secaraberkesinambungan. Dengan demikian harus ada pertanggungjawaban yang jelas untuk pendanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan untuk pencapaian hasil yang direncanakan.

Strategi pencegahan kejahatan, kebijakan, program dan tindakan harus didasarkan pada pengetahuan dasar yang luas (multidisipliner) tentang masalah kejahatan, beberapa penyebab dan praktek yang menjanjikan dan sudah terbukti.

Aturan hukum dan hak-hak asasi manusia yang diakui telah negara-negara anggota sebagai  instrumen internasional harus dihormati dalam semua aspek pencegahan kejahatan. Sebuah keabsahan budaya harus aktif dipromosikan dalam pencegahan kejahatan .

Diagnosa pencegahan kejahatan nasional dan strateginya harus, bila relevan, mempertimbangkan hubungan antara masalah kriminal lokal dan kejahatan internasional yang terorganisir.

Strategi pencegahan kejahatan harus, bila relevan, memperhatikan kebutuhan yang berbeda dari laki-laki dan perempuan, dan juga mempertimbangkan kebutuhan khusus dari anggota kelompok masyarakat yang lemah.

 

3.      Organisasi, Metode dan Pendekatan

Menyadari bahwa semua negara memiliki struktur pemerintahan yang unik, maka  pemerintah dan semua segmen masyarakat sipil harus menetapkan alat (organisasi) dan metodologi yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi untuk mencegah kejahatan dan mengurangi korban,yang mengacu pada praktik internasional.

Di beberapa daerah, Pemerintah memegang tanggung jawab utama. Namun demikian, partisipasi aktif masyarakat dan segmen lain dari masyarakat sipil merupakan bagian penting dari pencegahan kejahatan yang efektif.Khususnya masyarakat harus memainkan peran penting dalam mengidentifikasi prioritas pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan dan evaluasi, dan dalam membantu untuk mengidentifikasi sumber daya yang berkelanjutan.

 

4.      Kerjasama Internasional

Dalam mempromosikan aksi internasional di bidang pencegahan kejahatan, Negara Anggota diundang untuk memperhitungkan instrumen-instrumen utama inter-nasional yang berhubungan dengan pencegahan kejahatan dan hak asasi manusia, seperti the Convention on the Rights of the Child (General Assembly resolution 44/25, annex), the Declaration on the Elimination of Violence against Women (General Assembly resolution 48/104), the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency/ the Riyadh Guidelines (General Assembly resolution 45/112, annex), the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (General Assembly resolution 40/34, annex), the guidelines for cooperation and technical assistance in the field of urban crime prevention (resolution 1995/9, annex), the Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century (General Assembly resolution 55/59, annex), and the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (General Assembly resolution 55/25, annexes I-III, and resolution 55/255, annex).

Negara Anggota dan organisasi pendanaan internasional yang relevan harus memberikan bantuan keuangan dan teknis, termasuk peningkatan kapasitas dan pelatihan ke negara-negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam transisi, masyarakat dan organisasi terkait lainnya untuk pelaksanaan pencegahan kejahatan yang efektif dan strategi keselamatan masyarakat di daerah, tingkat nasional dan lokal . Dalam konteks itu, perhatian khusus harus diberikan untuk penelitian dan tindakan pencegahan kejahatan melalui pengembangan sosial.

Negara-negara Anggota harus memperkuat atau membentuk jaringan pencegahan kejahatan internasional, regional dan nasional dengan maksud untuk pertukaran praktik yang sudah teruji dan menjanjikan,mengidentifikasi unsur pengalihan hasil-hasil kejahatan mereka dan membuat pengetahuan tersebut tersedia bagi masyarakat di seluruh dunia.

Negara-negara Anggota harus bekerja sama untuk menganalisis dan mengatasi hubungan antara kejahatan terorganisir transnasional dan masalah kejahatan nasional dan lokal.

The Centre for International Crime Prevention of the Office for Drug Control and Crime Prevention of the Secretariat, the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme memiliki jaringanafiliasi relevan dan terkait dengan badan PBB lainnya harus mencakup dalam pencegahan kejahatan prioritas mereka sebagaimana tercantum dalam pedoman ini, membentuk mekanisme koordinasi dan membangun daftar nama pakar untuk melakukan penilaian dan memberikan saran teknis.Badan PBB yang relevan dan organisasi lainnya harus bekerjasama untuk menghasilkan informasi pencegahan kejahatan dalam berbagai bahasa, dengan menggunakan media cetak dan elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, PPATK sebagai FIU di Indonesia memiliki fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Memang, menindak (menghukum) setiap pelaku kejahatan adalah penting, namun yang jauh lebih urgen daripada itu adalah bagaimana upaya dan cara (strategi dan langkah-langkah) kita untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pembuatan suatu kebijakan untuk mencegah terjadinya kejahatan (prevention crime) dipandang lebih beradab (berbudaya). Seperti kata para ahli di bidang penyakit dan pengobatan, bahwa ”mencegah terjadinya penyakit lebih baik ketimbang mengobatinya” karena biayanya lebih murah dan penanganannya pun relatif mudah. (EN)

 

~O~

 


2 Responses to “Tindak Pidana Pencuciaan Uang”


  1. 1 Mourest
    Juli 21, 2014 pukul 3:25 pm

    selamat malam Bapak, buku yang menarik, bagaimana cara saya mendapatkan buku ini, berbagai toko buku online tidak menjual buku ini, dan juga toko buku terkenal lainnya, terima kasih Bapak


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


April 2014
S S R K J S M
« Jan   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Blog Stats

  • 75,846 hits

%d blogger menyukai ini: