edi_tor_siojo

PATUNG SANGKALON SIPANGAN ANAK SIPANGAN BORU

“Simbol Keadilan Hukum Adat Mandailing” 

 

Pada zaman dahulu kala, “hukum” memiliki kedudukan yang sangat penting dan perannya pun begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu ciri khas dari “hukum” ketika itu adalah bahwa “hukum” merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari aspek-aspek kehidupan manusia lainnya seperti sistem kepercayaan, moral, dan adat-istiadat (tradisi suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun). Seperti di Mandailing,  adanya “istilah” (ungkapan tradisional) yaitu Adat Dohot Ugari (adat dan norma-norma) dan Patik dohot Uhum (peraturan dan hukum) dan, menunjukkan secara jelas bahwa pranata hukum tidak berdiri sendiri karena merupakan bagian integral dari unsur-unsur kebudayaan Mandailing lainnya.

Perkataan lain yang sering disebut-sebut orang Mandailing, yang sangat erat hubungannya dengan “hukum” (dalam bahasa Mandailing disebut uhum), terutama dalam penerapannya, adalah holing, yang memiliki makna yang sangat mendalam dan penting bagi orang Mandailing sebagaimana tertuang dalam ungkapan: “… muda tartiop opatna, ni paspas naraco holing, ni ungkap buntil ni adat, ni suat dokdok ni hasalaan, ni dabu utang dohot baris“. Artinya, untuk mengadili seseorang harus didasarkan kepada empat syarat utama. Apabila keempat syarat itu telah terpenuhi yaitu naraco holing (suatu lambang pertimbangan yang seadil-adilnya) dibersihkan, dilihat ketentuan adat-istiadat, dan diukur beratnya kesalahan, barulah hukuman (sanksi) dapat dijatuhkan.

Semasa orang Mandailing dahulu kala menganut sistem kepercayaan lama yaitu memuja roh-roh leluhur yang dinamakan Si Pele Begu, mereka memiliki tradisi untuk menciptakan berbagai macam patung yang terbuat dari kayu atau batu yang disebut Sangkalon, dan di antara patung-patung itu ada yang mereka gunakan sebagai perlambang (simbol). Salah satu patung yang digunakan sebagai lambang hukum dan keadilan dinamakan Sangkalon sipangan anak sipangan boru, artinya “patung pemakan anak laki-laki pemakan anak perempuan”. Patung kayu atau batu (Sangkalon) tersebut ditempatkan di depan pintu Sopo Godang (Balai Sidang Adat) dan Bagas Godang (Istama Raja) yang letaknya berdekatan. Perkataan “Sangkalon Sipangan Anak Sipangan Boru” kurang lebih maksudnya penerapan hukum yang adil terhadap siapapun orangnya, sekalipun terhadap anak (laki-laki dan perempuan) sendiri dan kaum-kerabat kita.

Dalam menjalankan pemerintahan di masa lalu, menurut Z Pangaduan Lubis (2009), setiap komunitas huta atau banua di Mandailing terdapat satu lembaga yang menjalankan pemerintahan. Dalam lembaga pemerintahan tersebut duduk tokoh-tokoh pemimpin tradisional yang dinamakan Namora Natoras dengan dikepalai oleh seorang yang berstatus Raja Panusunan Bulung atau Raja Pamasuk. Raja Panusunan Bulung merupakan kepala pemerintahan di Huta induk (mother village), sedangkan Raja Pamusuk merupakan kepala pemerintahan di Huta yang merupakan pengembangan dari suatu Huta induk. Satu Huta induk dengan sejumlah Huta yang merupakan “anak” atau pengembangannya berada dalam satu ”ikatan adat” yang dinamakan Janjian. Begitupun masing-masing huta menjalankan pemerintahan secara otonom, dan pemerintahan dijalankan secara demokratis dalam arti segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dalam suatu huta hanya dapat dilaksanakan setelah disetujui berdasarkan mufakat oleh Namora Natoras yang duduk dalam lembaga pemerintahan secara representatif dari penduduk huta. Dan raja sebagai kepala pemerintahan tidak memiliki wewenang atau otoritas untuk berbuat sesuka hati dalam hal pemerintahan tanpa persetujuan Namora Natoras”.

Dalam hubungan ini, Zulkifli B. Lubis (2007) mengatakan bahwa “nilai tinggi dari falsafah hukum dan keadilan yang terkandung secara simbolik dalam patung Sangkalon Sipangan Anak Sipangan Boru, adalah kekayaan khazanah budaya yang sepatutnya menjadi alas penataan kehidupan kita sendiri, dan potensial untuk dikontribusikan memajukan peradaban dan budaya hukum di negeri ini? Prinsip-prinsip keadilan yang ditawarkan oleh kebudayaan Mandailing ternyata amat sangat sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku universal dan juga prinsip-prinsip hukum dan penegakan keadilan dalam Islam. Namun, sebagai akibat dari semakin hilangnya kekuatan bahasa Mandailing (konsep-konsep budaya yang tertuang secara lisan, tulisan, ornamentasi) dari gerak kehidupan masyarakat Mandailing, maka memudar pula kepekaan dan antusiasme kita untuk menggali khasanah kekayaan budaya bangsa kita untuk menata kehidupan warga masyarakat Mandailing. Apatah lagi untuk menyumbangkan khasanah kekayaan itu untuk kemajuan peradaban bangsa Indonesia, atau bahkan peradaban dunia”.

Edi Nasution

=============================

Edi Tor Siojo (Edi Nasution) hails from Gunung Tua-Muarasoro, Kotanopan – Mandailing Julu, where he was born on 13 March 1963. He obtained his bachelor degree in Ethnomusicology in 1995 from the University of North Sumatra (USU) in Medan, Indonesia. He is the author of Tulila: Muzik Bujukan Mandailing, a study of Mandailing courtship music, published in 2007 by Areca Books (www.arecabooks.com) Penang, Malaysia. (see too: http://edi-nasution.blogspot.com)

Contact: edi.nasution@gmail.com